oleh

Kolaborasi Dorong Kepesertaan BPJS-TK Non ASN dan Aparatur Desa di Sulut

METRO, Manado- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Manado dan Kejaksaan Tinggi Sulut berkolaborasi guna memaksimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga non ASN dan aparatur desa di daerah ini. Hal ini terungkap dalam kegiatan Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Non ASN dan Aparatur Desa Pada Kota/Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Utara, yang digelar pada Rabu (2/10) kemarin.

Kepala BPJS-TK Sulut, Hendrayanto, mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah provinsi bagi kesejahteraan pekerja di daerah ini. Walapun saat ini, diakuinya masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum memberikan perlindungan kepada tenaga non ASN dan aparatur desa.

“Harapan kami melalui kerjasama dan kolaborasi bersama Kejati Sulut dan pemerintah daerah, kita dapat saling mendukung agar seluruh pekerja terlindungi dari berbagai resiko dalam pekerjaan,” ujar, Hendrayanto.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Erni Tumundo mengungkapkan bahwa, program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi non ASN dan aparatur desa menjadi fokus bagi Pemprov Sulut dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat pekerja di daerah ini.

“Kepedulian ini dibuktikan melalui surat edaran dan regulasi dalam bentuk peraturan gubernur yang diusulkan ke seluruh perangkat desa. Kemudian ada juga surat edaran terkait kepesertaan non ASN di lembaga-lembaga tinggi dan perguruan tinggi,” ungkap Erny.

Dalam perkembangannnya, menurut Erny hingga saat ini terjadi akselerasi yang cukup baik, terlihat dari mulai banyaknya kabupaten/kota yang memberikan perlindungan bagi tenaga non ASN dan aparatur desa. Di sejumlah kabupaten/kota, kata Erni sudah mulai melaksanakan perlindungan yang serius kepada masyarakatnya. Contohnya di Bitung ada program tali kasih, di Tomohon ada program diakonia, bahkan Minahasa di tahun 2020 nanti, sektor informal akan masuk ke perlindungan BPJS-TK. “Di lingkungan Pemprov Sulut, seluruh tenaga non SN sudah diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Erni.

Sementara itu, Wakajati Sulut, Albita Dita Prawitaningsih mengungkapkan bahwa materi yang disajikan dalam kegiatan ini ditujukan untuk menyelesaikan potensi permasalahan di bidang jaminan sosial yang mungkin timbul bagi non ASN dan perangkat desa pada Pemerintah Provinsi se-Sulawesi Utara. “Dengan adanya pendampingan hukum bagi principal BPJS-TK di luar pengadilan, kejaksaan melalui bidang Datun dapat mengambil perannya,” kata Wakajati.(71)