KORANMETRO.COM- Rare Indonesia melalui program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) mendukung penguatan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis masyarakat.
Program PAAP melibatkan jejaring kelompok nelayan untuk pengawasan kawasan demi menjaga ekosistem laut.
Program ini memberdayakan nelayan lokal untuk mengelola dan menjaga area tangkapan mereka secara berkelanjutan, termasuk penetapan zona larang ambil untuk pemulihan stok ikan.
Saat ini, program tersebut telah menjangkau 13 kawasan di 10 kabupaten/kota di Sulawesi Utara (Sulut).
Kabupaten pelaksana PAAP yaitu Bolaang Mongondow (Bolmong), Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Rare Indonesia menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulut dalam menjalankan program PAAP di 10 kabupaten kota.
“Kita bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi dan dinas perikanan di 10 kabupaten, dan tentunya bersama-sama dengan masyarakat, telah melakukan program ini pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di 13 kawasan di 10 kabupaten,” ujar Ray Chandra Purnama, Direktur Kebijakan Rare Indonesia, Rabu (8/7/2026).
Dijelaskan Ray, satu kawasan PAAP tidak dibatasi oleh pembatasan administrasi,
“Jadi bukan satu kawasan satu desa, yang kita lihat satu unit ekologis, yang memang ketika dikelola ada kemungkinan ada spillover gitu ke ke yang lain. Atau satu unit sosial,” ungkap Ray.
Kata Ray, program PAAP mendorong pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat pesisir. “Kita sadar bahwa pengelolaan ekosistem pesisir, yang merupakan ruang kewenangannya provinsi, itu sangat sulit dijangkau provinsi. Jadi kita mendorong pengelolaan berbasis masyarakat,” ungkapnya.
Koordinator Perikanan Rare Indonesia, Frits Geral, mengatakan kerja sama terbaru Rare Indonesia Bersama Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ada, kami membentuk suatu kemitraan kepala desa pesisir bersama yang kurang lebih ada 103 yang pesisir yang berikrar untuk datang dan mengelola desa pesisir.
“Kami membentuk suatu kemitraan kepala desa pesisir bersama yang kurang lebih ada 103 yang pesisir yang berikrar untuk datang dan mengelola desa pesisir. Ini menjadi suatu peluang di mana terciptanya kolaborasi dari tingkat desa sampai tingkat Pemda untuk dapat mendukung sektor kelautan dan perikanan,” jelas Frits.(ian)
