oleh

Tiga Komisioner KPU Terjangkit Covid-19, Pilkada 9 Desember Memungkinkan Ditunda

banner 1050236

METRO, Manado- Berbagai wacana penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 terus bermunculan pasca tiga komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, yakin Arief Budiman (ketua), Pramono Ubaid Tanthowi dan Evi Novida Ginting dinyatakan positif Covid-19.

Salah satunya dari akademisi Unsrat, Ferry Daud Liando. Ia yang ditanyai wartawan mengatakan, dengan kondisi ini sangat memungkinkan jika Pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020, ditunda.

Ia mengatakan, dalam dua hari belakangan ini kasus jumlah pasien positif Covid-19 mendadak naik tajam. Kurvanya makin meninggi secara nasional.

“Meski belum ada penelitian namun sejumlah pihak menduga bahwa itu ada kaitannya dengan proses pendafataran pasangan calon pada 4-6 September 2020 lalu,” ungkapnya, Minggu (20/9/2020).

Menurut dia, pada saat itu sebagian besar bakal pasangan calon tidak menaati protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

“Mulai dari kerumunan massa, tak menjaga jarak dan kebanyakan tak menggunakan masker. Bawaslu sendiri sempat mendata bahwa ada 243 kasus pelanggaran protokol kesehatan pada saat pendafataran bakal pasangan calon saat itu,” tandas Liando yang juga adalah konsorsium pendidikan Tata Kelola Pemilu Unsrat.

Menurut dia lagi, peristiwa ini kemungkinan besar masih akan terjadi pada saat tahapan pengundian nomor urut dan kampanye. Dimana massa bisa saja akan membludak dan kerumunan massa tak bisa dihindari.

Pasca penetapan pasangan calon bisa saja akan terjadi demonstrasi massa yang menggugat keputusan KPUD terkait pasangan calon yang dibatalkan karena tak memenuhi syarat.

“Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk memikirkan Pilkada ditunda. Undang-undang 6 tahun 2020 tentang penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Pilkada serentak memungkinkan Pilkada dapat ditunda,” tandas Liando lagi.

“Apalagi tiga anggota KPU RI dinyatakan positif Covid-19. Mereka berhalangan sementara secara otomatis akan mempengaruhi persiapan dan koordinasi,” tutupnya.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga menyarankan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilakukan pada akhir tahun ini secara serentak.

Karena menurutnya, saat ini belum memungkinkan untuk pelaksanaan Pilkada. Hal ini terkait dengan kerumunan massa yang bisa ditimbulkan dalam Pilkada Serentak.

Selain itu juga sulit untuk menjaga kepatuhan untuk menerapkan prokotol kesehatan dalam kerumunan tesebut.

“Kalau memang sulit dan ternyata susah untuk mencegah perkumpulan orang hanya 50 sesuai aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur. Maka lebih manfaat ke masyarakat itu bisa ditunda pilkada,” ujar Jusuf Kalla dalam acara donor darah di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (19/9/2020), dikutip dari Warta Kota.

Jusuf Kalla menyarankan pemerintah menundanya hingga vaksin Covid-19 sudah tersedia di Indonesia. 

“Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan, sampai dengan vaksin ditemukan. Dan vaksin ditemukan nanti langsung menurun itu (angka penyebaran Covid-19),” tutur Jusuf Kalla.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020, demi mencegah penyebaran Covid-19.

Hal ini termuat dalam pernyataan sikap PBNU terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Minggu (20/9/2020).

Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Adapun, PBNU juga meminta anggaran Pilkada tersebut dialihkan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 ini.

PBNU melihat anggaran bisa dialihkan menangani krisis kesehatan karena Covid-19. Dan untuk jaring pengaman sosial.

“Meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial,” demikian pernyataan yang dirilis PBNU. (YSL/kcm/lp6)