oleh

Habis Anggaran, SKPD Minta DPRD Rekomendasikan Tutup Kantor

banner 1050236

Abram Eha dan Joseph Dengah.

 

METRO, Airmadidi – Sejumlah SKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Minahasa Utara (Minut) mengeluhkan tidak ada lagi anggaran untuk
operasional kantor mereka. Bahkan salah satu SKPD meminta Komisi III
DPRD Minut merekomendasikan untuk menutup kantor sementara.

Hal ini terungkap dalam rapat dengan mitra kerja untuk pembahasan KUA
PPAS yang digelar Komisi III DPRD Minut dengan sejumlah SKPD, Kamis
(24/09/2020). “Ada SKPD yang bahkan meminta rekomendasi dari Komisi III untuk menutup kantor sementara, karena sudah tidak ada lagi
anggaran operasional. Tapi saya katakan tidak bisa. Itu tergantung
pada SKPD bersangkutan untuk menghubungi Badan Keuangan sebagai pengelola anggaran,” papar personel Komisi III Abram Eha.
Sejumlah SKPD tersebut lanjut dia, mengeluhkan kesulitan melakukan
kerja di kantor. Pasalnya sudah tidak ada lagi aliran listrik dan air
bersih karena sudah menunggak dan belum terbayarkan. “Memang SKPD kan pengguna anggaran, hanya saja menurut mereka anggarannya sudah habis,” ungkapnya.

Komisi 3 menurut Eha hanya bisa mencatat keluhan dari SKPD. “Kami
hanya bisa mencatat apa saja kekurangan yang ada di SKPD untuk
kemudian disampaikan dalam evaluasi penyerapan anggaran triwulan III,”
tukasnya. Menurut Eha hal ini disinyalir terkait dengan isu kekosongan
kas daerah. “Iya ada,” singkatnya.
Senada disampaikan personel Komisi III, Joseph Dengah. Menurutnya,
SKPD yang menghadiri RDP mengeluhkan terkait anggaran. Memang ada yang mengusulkan berkantor dari rumah saja, karena di kantor sudah tidak ada aliran listrik dan air bersih lantaran tidak ada anggaran untuk membayarnya lagi.

“Ada yang menyatakan ada utang pembayaran listrik dan air. Awalnya
pegawai berinisiatif untuk patungan menalangi pembayaran listrik.
Tetapi lama-kalamaan tidak bias ditanggulangi, apalagi karena
tunjangan kinerja daerah (TKD) sejak Juli belum diterima pegawai.
Selain itu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mengeluhkan kehabisan kertas, sehingga berkas yang dibawa di-print
menggunakan kertas bekas yang sudah digunakan,” papar Dengah merasa prihatin.

Sementara itu salah satu Dinas Tenaga Kerja usai mengikuti rapat
tersebut mengakui dirinya dan rekan-rekan se-kantor, sejak beberapa
bulan terakhir memang bergantian menalangi tagihan listrik dan air.
“Jadi bergantian siapa yang berkerelaan, tetapi tetap akan diganti.
Ini sudah dari bulan Maret,” tutur staf tersebut. (RAR)