oleh

Reza Nilai Proyek SMP 5  Dikriminalisasi

banner 1050236

Reza Sofyan SH.

 

 

 

METRO, Manado – Polresta Manado telah meningkatkan status penyelidikan dugaan kasus korupsi proyek pembangunan ruang kelas baru di SMP Negeri 5 Manado menjadi penyidikan. Namun Penasehat Hukum HK, Reza Sofyan SH menilai kasus ini sengaja dikriminalisasi.

Kasat Reskrim Polresta Manado, AKP Tommy Aruan membenarkan ada dugaan korupsi yang telah naik sidik. “Saat ini masih dalam tahap sidik dan masih dilakukan pemeriksaan saksi-saksi,” tegasnya, Rabu (21/10/2020) lalu.

Lanjutnya penyidiknya masih berkoordinasi dengan BPKP untuk bisa menghadirkan saksi ahli. “Secepatnya agar bisa menetapkan tersangka,” ungkap Kasat.

Sementara itu, Penasehat Hukum HK, Reza Sofyan menilai telah terjadi kriminalisasi dalam kasus yang menimpa kliennya. “Perkara ini sudah naik sidik tanpa melalui proses administrasi yang benar,” tandasnya.

Reza kemudian mempertanyakan adanya pernyataan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulut yang menyatakan kliennya telah melakukan kerugian Negara dan harus melaksanakan tuntutan ganti rugi (TGR) sebesar Rp 500 jutaan.

“Dasar TGR ini dari mana? Bangunan dari pekerjaan yang dimaksud ada berdiri. Bagaimana bisa TGR sebesar itu dengan proyek bernilai 900 jutaan yang dipotong pajak lagi?” tukasnya.

Dirinya meminta audit perhitungan kerugian negara dari BPKP. Apalagi BPKP melakukan audit tanpa sepengetahuan PPK, Kuasa Pengguna Anggaran dan kontraktor. “Kan saat audit semua pihak harus dipanggil dan dilibatkan?” ujarnya.

Di bagian lain ahli BPKP Perwakilan Sulut, Nasrullah mengatakan, kasus ini masuk ke BPKP pada April 2020 atas permintaan Polresta Manado. Seminggu setelahnya pihak BPKP meminta untuk ekspos (gelar perkara) karena kasus itu masih dalam tahap penyelidikan.

Menurutnya setelah kasus dinaikkan ke penyidikan, seharusnya Polresta Manado harus melakukan ekspos kembali di BPKP. “Nantinya akan kita jawab apakah akan diaudit atau tidak, jadi permintaan itu tidak pasti juga kita audit, kalau layak kita audit,” tukas Mudzakir.

Dirinya membantah adanya permintaan TGR dari kasus ini. “TGR? Belum ada,” tukas Nasrullah.

Koordinator Bidang Akuntan BPKP Perwakilan Sulut itu menegaskan bahwa belum melaksanakan audit dalam kasus pembangunan ruang kelas baru SMP Negeri 5 Manado.

“Jadi di kita (BPKP, res), sebelum audit, harus ada ekspos. Kalau tidak ada itu kita tidak bisa melakukan penugasan,” ungkapnya.(Ron)

Komentar