oleh

Kembali Duduki Pemkab, Perangkat Desa Nekat Bakar Sofa

Para perangkat desa meluapkan kekesalan dengan membakar sofa di lahan parkir Badan Keuangan.

 

 

METRO, Airmadidi – Aksi menduduki Pemkab Minahasa Utara oleh para perangkat desa kembali berlanjut, Senin (21/12/2020). Namun kali ini para perangkat desa makin nekat dengan membakar sebuah sofa di parkiran depan kantor Badan Keuangan.

Awalnya sejak pagi hari para perangkat desa telah berlumpul di sekitar Badan Keuangan untuk mempertanyakan soal Penghasilan Tetap (Siltap) yang belum dibayarkan. Sayangnya tidak seorang pun yang menerima dan bisa memberi penjelasan kepada mereka. Sebagian perangkat kemudian menuju kantor Bupati untuk menuntut agar Siltap segera dibayar. Namun bupati dan para pejabat juga tidak berada di tempat. Mereka pun kembali ke kantor Badan Keuangan. Kali ini suasana mulai manas. Para perangkat desa berteriak-teriak agar Siltap mereka dibayar. “Bayar… bayar… bayar,” pekik sejumlah perangkat desa. Berang lantaran tidak ada tanggapan dari Badan Keuangan khusunya Kaban Keuangan Petrus Macarau SE, para perangkat desa kemudian membakar sofa dan sebuah papan ucapan. Aksi itu sempat dihalangi sejumlah satpam di kantor Badan Keuangan. Namun mereka tetap nekat membakar sofa dan papan ucapan tersebut. Beruntung aparat Polres Minut dipimpin Kasat Intel AKP Decky Pangandaheng S.Sos yang datang berhasil menenangkan massa. Para perangkat desa kemudian membubarkan diri, namun berjanji akan kembali lagi.

Diberitakan sebelumnya, sejak Kamis (17/12/2020), ratusan perangkat desa bersama puluhan tenaga harian lepas (THL) khusunya Damkar telah menduduki Pemkab dan DPRD Minut untuk menuntut hak mereka yang belum dibayar.

“Masa pengahasilan tetap dibayar harus menunggu pemasukan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Desa kami sudah membayar pajak, sekarang giliran hak kami mana?” tukas para perangkat desa.

Mereka meminta agar para wakil rakyat yang duduk di DPRD Minut juga mau mencarikan soluai agar Siltap tersebut bisa dibayar. “Bapak, ibu minta tolong nasib kami. Kami mempertanyakan Siltap yang belum juga dibayar. Jangan hanya waktu pemilihan baru cari torang pe suara. Sekarang torang susah, perhatikan akang pa torang,” tandas para perangkat desa.

Bahkan saat itu sejumlah perangkat desa telah mengadukan masalah itu ke Kejari Minut.

Ketua DPRD Minut Denny K Lolong SSos mengakui kalau dana tersebut sudah ditata dalam APBD Perubahan dan telah diketuk akhir September lalu. “Ternyata anggaran untuk membayar itu semua sudah habis entah kemana,” tutur Lolong.

Sementara Wakil Ketua DPRD Minut Olivia Mantiri mengaku sangat tertipu oleh TAPD.

“Untuk bayar Siltap dianggarkan sekitar Rp 4,6 miliar. Kalau Siltap tak juga dibayarkan oleh Badan Keuangan Pemkab, terus terang kami merasa ditipu oleh mereka (TAPD). Karena anggaran itu sudah diketuk lewat rapat paripurna,” ungkap Mantiri.(RAR)

 

Komentar