oleh

Legislator Soroti Honor THL Guru tak Diinput

Stendy Rondonuwu.

 

 

METRO, Airmadidi – Legislator DPRD Minahasa Utara Stendy Rondonuwu menyoroti sejumlah anggaran penting yang tidak diinput dalam APBD 2021. Uniknya APBD 2021 adalah APBD perdana dari pemerintahan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin W Lotulung (JG-KWL) yang akan dilantik pekan ini.

“Kami sangat menyesalkan ada beberapa anggaran penting yang tidak diinput dalam APBD 2021. Padahal anggaran-anggaran ini sangat penting demi masyarakat daerah Minut,” tukas Rondonuwu kepada wartawan usai mengikuti kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Kalawat, Rabu (24/20l kemarin.

Politisi Partai Demokrat itu memaparkan anggaran yang tak diinput oleh SKPD tersebut yakni honor Tenaga Harian Lepas (THL) guru, dana bantuan untuk partai politik, dana duka, anggaran bantuan UMKM dan anggaran untuk media massa. Padahal ini merupakan bagian dari Visi dan Misi bupati dan wakil bupati JG-KWL. 

“Saya sudah konfirmasi ke Kadis Pendidikan ternyata dana honor THL guru tidak diinput. Masing-masing SKPD ada bagian perencanaan, kami akan pertanyakan mengapa tidak diinput. Padahal ini rutin dari tahun ke tahun harus prioritas diinput. Ini sangat aneh dan sangat disayangkan. Terkesan yang diprioritaskan hanya kesejahteraan SKPD saja seperti gaji dan tunjangan. Sementara yang tidak bersentuhan langsung dengan SKPD mereka tidak ambil pusing. Menurutnya ini memang disengaja tidak diinput,” sembur Rondonuwu.

Untuk itu lanjut Rondonuwu, pihaknya meminta pemerintah kabupaten untuk melaksanakan bimtek sosialisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini. “Kami juga mengusulkan ruang untuk pergeseran anggaran. Kami meminta SKPD yang sengaja tidak menginput anggaran-anggaram ini untuk dievaluasi oleh Bupati dan Wakil bupati baru,” pungkasnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Olfy Kalengkongan ketika dikonfirmasi Rabu (24/02) kemarin mengakui bahwa pihaknya memang tidak menginput anggaran untuk honor THL guru. Kadis beralasan pihaknya tak menginput honor THL guru 2021 karena anggaran tidak cukup. Menurutnya dalam pagu Dinas Pendidikan sebesar Rp 217 miliar masih harus membayarkan utang sekitar Rp 5 miliar. 

“Dari pagu Rp 217 miliar ada sekitar Rp 5 miliar untuk pembayaran utang. Antara lain honor THL guru Rp 2,1 miliar untuk satu semester. Jadi Rp 4,2 miliar honor guru THL 2021 tidak dimasukan, karena yang kami prioritaskan adalah pembayaran utang honor tahun lalu. Kalau dimasukkan tapi utang tidak dibayarkan akan jadi masalah juga,” jelas Kalengkongan.(RAR)

 

Komentar