Pemerintah Ultimatum Penghuni Liar di Lahan KEK

17 Juni batas akhir pengosongan

METRO, Bitung- Pemerintah akan melakukan pengosongan kembali lahan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kecamatan Matuari. Keberadaan sejumlah warga yang menempati lahan tersebut jadi penyebab. Ultimatum sudah dikeluarkan, dan paling lambat 17 Juni pekan depan lahan itu sudah steril.

“Iya, permintaan pengosongan lahan disampaikan oleh Pemprov Sulut. Ada suratnya, kami juga sudah menerima,” ujar Asisten I Setda Bitung, Franky Ladi, Selasa (08/06) kemarin.
Pemkot Bitung kata Franky, mendukung penuh langkah tersebut. Lahan KEK memang wajib steril karena akan digunakan pemerintah untuk pembangunan fasilitas yang diperlukan. Sudah begitu, warga yang berdiam di lahan itu masuk tanpa izin alias pemberitahuan.

“Lalu kan sudah pernah ditertibkan. Harusnya itu jadi pelajaran. Lahan itu milik pemerintah jadi tidak boleh diduduki dengan sembarang,” katanya.

Beberapa tahun silam, tepatnya Bulan Februari 2016, penertiban oleh pemerintah pernah dilakukan di lahan tersebut. Warga yang berdiam di sana dikeluarkan dan semua bangunan yang ada dirobohkan. Tindakan tegas itu dilakukan karena alasan yang sama, yakni warga menempati lahan itu tanpa izin.

Namun, seiring waktu berjalan, terlebih aktivitas pembangunan dan pengembangan KEK belum nampak, sebagian warga kembali nekat menduduki lahan itu. Alhasil, penertiban pun harus dilakukan kembali.

Franky menyatakan Pemkot Bitung sudah melakukan beberapa upaya untuk mendukung pengosongan kembali lahan dimaksud. Salah satu yang sementara berjalan adalah pendekatan secara persuasif kepada warga yang tinggal di lahan itu.

“Kita lakukan pendataan diikuti dengan pendekatan secara dialogis. Sejak surat dari Pemprov Sulut turun langkah itu sudah kita lakukan. Dan hasilnya sudah ada 409 kepala keluarga yang kami temui. Kami sampaikan kepada mereka soal rencana pengosongan lahan, dan pada dasarnya mereka memahami hal itu,” tuturnya.

409 kepala keluarga yang ditemui hanya sebagian dari penghuni liar di lahan KEK. Jika ditotal jumlah mereka mencapai ribuan. Untuk itu, Franky menargetkan sebelum 17 Juni seluruh penghuni di situ sudah diambil data.

“Dan harapannya mereka semua bisa memahami. Sebelum 17 Juni lahan itu sudah steril, supaya tidak perlu lagi tindakan tegas,” imbuh Frangky.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Membangun Sulut Hebat, Mikson Tilaar, juga berharap lahan KEK segera dikosongkan. Ia menyebut hal itu penting karena jadi titik awal pengembangan KEK. Pengosongan itu menurut dia harus dilakukan karena bagian dari kepastian hukum kepada investor.

“Kalau lahannya saja belum siap, bagaimana KEK bisa terwujud. Investor menunggu hal itu. Mereka butuh kepastian dalam banyak hal, termasuk kesiapan lahan untuk pembangunan infrastruktur,” tandasnya.(69)

Komentar