METRO, Bitung- Maurits Mantiri dan Hengky Honandar harus diberi keleluasaan dalam menjalankan pemerintahan. Keduanya jangan diintervensi atau disandera oleh kepentingan kelompok tertentu. Jika hal itu yang terjadi, maka jangan harap perubahan yang dicita-citakan akan terwujud.
Pendapat di atas dikemukakan salah satu pendukung Maurits dan Hengky dalam Pilkada 2020, Dewi Mamonto. Dia menyampaikan pendapat itu pada Selasa (29/06) kemarin. Pendapat tersebut muncul untuk menyikapi situasi terkini di Kota Cakalang.
“Intervensi itu tidak bagus, apalagi kalau sudah berlebihan. Ini, itu pokoknya harus diikuti,” ujarnya kepada METRO.
Dewi mengakui berbicara hal itu menyusul pengumuman hasil seleksi tenaga harian lepas (THL) di Pemkot Bitung. Terlepas dari proses seleksi yang dianggap tidak berjalan baik, ia menyayangkan situasi yang berkembang di publik.
“Yang terjadi sekarang seperti itu, pendukung Pak Maurits dan Pak Hengky keberatan karena kepentingan mereka tidak terakomodir. Sebenarnya bisa dipahami kekecewaan mereka. Tapi harusnya juga ada introspeksi diri. Harusnya berpikir juga, apakah yang kita minta tidak membebani Pak Maurits dan Pak Hengky?,” tuturnya.
Dewi mengingatkan bahwa jumlah THL yang direkrut tahun ini sangat terbatas. Pelamar yang ada mencapai 15 ribu orang, sementara kouta yang tersedia cuma 1.233. Di sisi lain, jumlah pendukung Maurits dan Hengky mencapai 67 ribu lebih.
“Situasi itu saja sudah membebani Pak Maurits dan Pak Hengky. Mereka diperhadapkan kenyataan bahwa banyak penduduk Bitung yang butuh pekerjaan. Kalau pun rekrutmen diperkecil hanya dikhususkan untuk pendukung saja, koutanya tetap tidak cukup. Tetap akan ada pendukung yang tidak terakomodir dan keberatan. Dari situ saja bisa dibayangkan bagaimana beban pikiran Pak Walikota dan Wakil Walikota,” paparnya.
Dewi berharap situasi di atas jadi pelajaran bagi sesama pendukung Maurits dan Hengky. Srikandi ini mengingatkan bahwa intervensi berlebihan bisa merusak wibawa pemerintahan. Intervensi dari mana saja, sekalipun itu pendukung, bisa menyandera pemerintahan untuk melangkah ke arah yang salah.
“Kasihan kalau Pak Maurits dan Pak Hengky harus disandera kepentingan pendukung. Mereka akan bekerja di bawah tekanan dan itu merugikan banyak orang. Kita memang pendukung mereka berdua, tapi begitu pilkada selesai mereka berdua jadi milik semua masyarakat. Ingat kata Pak Maurits, pemerintahan tanpa diskriminasi,” tandasnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi METRO terkait ribut-ribut dalam rekrutmen THL belum membuahkan hasil. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkot Bitung, Steven Suluh, tak kunjung menjawab saat dihubungi via ponsel.(69)
Komentar