oleh

Kantor DPRD Sulut Terus Perketat Prokes

METRO, Manado- DPRD Sulut kembali memperketat penerapan protokol kesehatan (Prokes). Setiap orang yang akan masuk dalam kantor wajib rapid test antigen.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu lewat keterangan tertulis, Kamis (22/07).

Kebijakan ini dalam rangka meminimalisir penyebaran virus corona di Kantor DPRD.

Pertama, jam kerja di kantir mulai pukul 08.30-15.30 Wita, kecuali ada hal mendesak sampai pukul 17.30 Wita.

“Namun demikian tetap melakukan presensi luar kantir sesuai jam kerja normal. Semua ASN, THL, wartawan, tamu dan pimpinan serta anggota yang masuk kantor wajib rapid antigen. Untuk ASN dan THL dalam seminggu satu kali,” katanya.

Staf atau tenaga pengamanan diminta untuk mengingatkan dan mengawasi.

“Agar mematuhi protokol kesehatan 5 M. Bila hendak makan agar makan sendiri atau tidak beramai-ramai. Bagi perokok bila hendak merokok di smoking area agar tidak bergerombol,” ujarnya.

Kawatu juga mengingatkan jajarannya menjaga jarak di ruang kerja.

“Tetap menjaga hidup sehat berpikir positif dan selalu berdoa meminta pertolongan Tuhan,” ssbutnya.

Sekretariat DPRD Sulut juga menjalankan aturan baru yang dibuat Pemprov Sulut yang dituangkan melalui Surat Edaran Nomor: 800/21.4427/Sekr-BKD tentang Pelaksanaan Tugas di Masa Pandemi Covid-19, Kamis (22/07).

Dalam surat tersebut, Gubernur Olly Dondokambey melalui Sekprov Edwin Silangen menjelaskan, surat edaran diterbitkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur nomor: 800/21.257/Sekr-BKD sebagaimana telah dilakukan perubahan beberapa kali dan yang terakhir perubahan kelima Surat Edaran Gubernur nomor: 800/21.4258/Sekr-BKD.

Beberapa poin yang disampaikan yaitu sebagai berikut:

Bahwa setiap pegawai ASN dan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemprov Sulut wajib memberikan pelayanan dan melaksanakan kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home) ataupun di kantor (Work From Office).

Bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, pelayanan tugas dan fungsi kedinasan di setiap perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan secara WFO paling banyak 10 persen dari total jumlah ASN dan THL, berlaku mulai tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Setiap ASN wajib melakukan absensi kehadiran melalui aplikasi MyEabseb sesuai jan kerja yang telah ditentukan. Perlu mendapat perhatian bahwa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH) bukan merupakan hari libur, tetap produktif dalam melaksanakan tugas kedinasan.(KG)

Komentar