METRO, Manado- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 1 Agustus 2021.
Kebijakan Gubernur Olly Dondokambey mendapat anggota DPRD Sulut Amir Liputo, dengan catatan pemerintah juga harus melihat ketahanan ekonomi warga.
“Jadi, kita perlu mendukung dipanjangan PPKM Mikro melebihi waktu nasional, tetapi kami berharap Pak Gubernur menghitung ketahanan ekonomi warga. Nah, kalau dalam rentang waktu itu kelihatan warga sudah mulai agak sulit, saya kira kami mendukung untuk dilakukan refocusing anggaran pembelian bantuan sembako minimal untuk warga yang kurang mampu,” kata Liputo, Kamis (22/07).
Politisi PKS itu juga menuturkan, langkah gubernur tersebut sebagai upaya kehati-hatian pemerintah, terutama kedatangan warga dari luar Sulut. Karena kenapa? Karena beberapa tes penumpang yang baru datang di bandara rata-rata di atas 50 sampai 60 persen positif, padahal mereka memegang surat bebas Covid-19.
“Nah untuk itu, agar Sulut terhindar dari lonjakan positif Covid-19 sebagaimana halnya di Jakarta yang tiba-tiba menjadi episentrum penyebaran Covid-19, saya kira kehatia-hatian gubernur sampai tanggal 1 Agustus 2021 memperpanjangan masa PPKM itu perlu kita dukung. Apalagi di Sulut kecuali Kota Manado, Kota Bitung dan beberapa daerah yang berharap di sektor pariwisata. Kalau kota yang bergantung pada pertanian kan walaupun PPKM tidak begitu terasa mereka masih memiliki lahan untuk bisa makan sehari-hari,” ujarnya.
Namun demikian, kata Liputo, pemerintah juga akan melihat perkembangan ke depan, apabila PPKM mikro tidak berpengaruh signifikan maka tidak ada salahnya pemerintah menggelontorkan program bantuan sosial (bansos).
“Nanti akan dilihat perkembangannya, kalau memang ini berpengaruh secara signifikan saya kira tidak ada salahnya kalau Pak Gubernur kembali menggelontorkan program bansos untuk masyarakat, minimal memberikan sembako kepada masyarakat. Tapi kita lihat dulu tentu tidak semua kota dan kabupaten yang benar-benar memilki angka kasus positif yang tinggi dan pembatasan sangat ketat, saya kira dalam skala mikro bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota itu perlu dipikirkan,” sebut Liputo.
Liputo menambahkan, dengan catatan warga juga harus taat protokol kesehatan (prokes) supaya menghentikan laju penyebaran Covid-19.
“Kalaupun kita membuat PPKM namun tidak taat prokes, apa gunanya kita memberlakukan PPKM, artinya pemerintah itu cuman berusaha, tetapi keputusan terakhir ada di masyarakat, apakah masyarakat mendukung atau tidak. Ini juga kan untuk kesehatan kita bersama,” tandas Liputo.(KG)
Komentar