METRO, Talaud- Pemkab Kepulauan Talaud bersama Badan Pertahanan Nasional (BPN) Talaud mengadakan rapat sidang panitia pertimbangan Ladrefrom, Rabu (15/9).
Kegiatan tersebut dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyertifikatan Redistribusi Tanah Objek.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Wanala T2 dihadiri oleh Bupati Elly Engelbert Lasut (E2L) bersama Sekda Yohanis B.K Kamagi serta Kepala kantor BPN Kabupaten Talaud Risna Dali.
Bupati E2L menerangkan, bersama dengan BPN yang bekerja sama dengan kementrian lingkungan hidup dan Kementrian Kehutanan akan melaksanakan program pelepasan hak dari pemerintah tentang penguasaan lahan masyarakat.
“Jadi ada keputusan dari Kementrian Kehutanan buat warga masyarakat yang ada di Kabupaten Talaud secara khusus di 7 desa. Oleh Presiden lewat Pemerintah daerah akan diberikan kepemilikan lahan,” kata E2L.
Menurut Bupati, lahan yang akan diberikan sebesar 244 Hektar bagi 685 KK beserta sertifikat penguasaan lahan dalam program redistribusi lahan.
“Jadi, kita akan menyerahkan lahan tersebut, serta itu sudah diukur dan dipantau,” jelas Bupati.
Untuk memperkuat keputusan tersebut yang merupakan salah satu prosedur yang harus diambil. Bupati harus memimpin rapat dan menetapkan hasil dan melanjutkan dengan pengsertifikatan kepemilikan lahan bagi masyarakat yang sudah ditentukan.
“Selamat kepada masyarakat yang menerima, terima kasih kepada Presiden Jokowi,” pungkas E2L.
Diketahui, tujuh desa yang akan menerima pengsertifikatan yaitu, Kelurahan Lirung 1, 18 bidang dengan luas 149.034 M2, Lirung Matane, 37 bidang dengan luas 179.229 m2, Desa Sereh 103 bidang dengan luas 384.764 m2, Desa Kabaruan 53 bidang seluas 294.797 m2, Desa Taduna 175 bidang seluas 445.002 m2, dan Desa Tule 175 bidang dengan luas 512.157 m2, serta Desa Kalongan Selatan 124 bidang seluas 484.270m2.(tr-69)
Komentar