METRO, Sangihe- Usulan anggaran pembangunan lanjutan asrama mahasiswa Sangihe di Tondano turut menjadi sorotan Komisi II, di hari ketiga Rapat Paripurna Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2021, Kamis (07/04) di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sangihe.
Pasalnya, perencanaan pembangunan asrama mahasiswa Sangihe di Tondano tahap II dan III dari dinas PUPR Sangihe menelan anggaran kurang lebih Rp 41 miliar dianggap terlalu berlebihan.
Wakil Ketua Komisi II, Freddy Panca Sinedu ST mengungkapkan, selaku fungsi pengawasan pihaknya hanya mengevaluasi sejauh mana perkembangan pembangunan Asrama Mahasiswa Sangihe di Tondano dari sisi perencanaan yang menelan anggaran kurang lebih Rp 41 miliar.
“Kami menganggap ini tidak realistis artinya kita harus memilah dan memilih mana yang prioritas mana yang tidak. Tetapi bukan berarti mengabaikan kepentingan adik- adik mahasiswa untuk mendapatkan tempat tinggal. Tetapi dalam alokasi anggaran kami bermohon untuk dilakukan rewiew kembali,”ungkap Sinedu.
“Dengan 49 kamar yang nantinya akan direncanakan dengan alokasi dana Rp 41 M ini, kami rasa terlalu berlebihan sehingga yang dibutuhkan adalah fungsional,” sambungnya.
Menurut Politisi dari Partai Perindo tersebut, review perencanaan design telah ditinjau bersama di lapangan, sehingga mengalokasikan dana kiranya cukup dan mampu untuk dipertanggungjawabkan. Dan nantinya juga pelaksanaan di lapangan perlu mendapat pengawasan yang lebih intens supaya mendapatkan hasil yang maksimal.
“Sebab belajar dari pengalaman pada tahap pertama yang menelan anggaran Rp 2,4 miliar, namun hasilnya tidak efektif atau pekerjaannya amburadul sehingga itu yang perlu ditekankan kembali,” tegas Sinedu.
Ditambahkan Sinedu, anggaran itu siap pakai atau fungsional tetapi haruslah lebih realistis lagi. Karena dengan kemampuan keuangan daerah, ada hal-hal lain yang lebih prioritas untuk dilaksanakan, sehingga semua dana tidak harus terserap pada pembangunan tersebut.
“Rp 41 M bukanlah uang sedikit, karena kita masih diperhadapkan dengan dana pemilu kemudian dana-dana pembangunan, seperti talud pemecah ombak di pantai teluk Tahuna. Jadi masih ada prioritas lain yang perlu didahulukan, tanpa mengabaikan kepentingan mahasiswa namun dananya harus lebih realistis,” pungkas anggota legislatif yang akrab disapa Dedy ini.
Terpisah, Kadis PUPR Kabupaten Sangihe, Engelin Sasiang ST MM mengakui, memang kelanjutan pembangunan asrama masih dalam pembicaraan bersama dan sampai saat ini masih tetap di perjuangkan.
Dia menjelaskan, jika asrama yang di bangun di lahan 334 meter persegi untuk tahap pertama dibangun pada tahun 2019 menelan anggaran Rp 2,4 M. Dan untuk tahap kedua direncanakan pada tahun 2020 sebesar Rp 21,5 miliar sementara tahap ketiga tahun 2021 kurang lebih Rp 16 miliar lebih, yang di harapkan pada tahapan itu sudah selasai, Akan tetapi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pada saat itu, sehingga perencanaan tersebut tidak jalan.
“Ini dikarenakan untuk semua anggaran di alihkan untuk penanganan Covid-19. Namun sampai sekarang hingga 2023 tetap kami masukan dalam rencana kerja kami dari Dinas PU khususnya bidang Cipta Karya,” tutup Sasiang. (km-01)
Komentar