METRO, Manado- Permasalahan Tenaga Harian Lepas (THL) kembali terangkat. DPRD Sulawesi Utara (Sulut). Kali ini di Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) yang pembayaran gaji THL-nya kerap molor.
Lebih parah lagi, terendus adanya tindakan mengancam kepada para THL yang mengeluhkan hal tersebut.
Hal ini terungkap saat hearing DPRD Sulut dengan Dikda, Senin (20/6/2021).
Dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Billy Lombok yang juga Koordinator Komisi IV DPRD Sulut ini, harusnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Dikda Sulut harus bersikap profesional.
Hal itu karena yang diurus adalah nasib guru dan THL yang secara faktual yang tidak mendapatkan gaji atau tertunda gajinya selama berbulan-bulan.
“Kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Kalau tertunda berarti mereka pinjam uang sedangkan waktu mengajar mereka tidak berkurang. Belum lagi jarak yang mereka tempuh, lapangan yang jangkau, itu kan sangat berefek pada dorang pe kesejahteraan bagaimana mereka sudah bekerja tidak diselesaikan hak mereka,” tegas politisi Partai Demokrat itu.
Selanjutnya ia menyorot tindakan seolah-olah mengancam para THL yang mengeluhkan masalah tersbeut.
“Kemudian mereka dihadang oknum-oknum tertentu dengan memeriksa handphone,” tuturnya.
Baginya, tidak boleh ada alasan anggaran sudah teranggarkan seperti itu. Tidak boleh dikatakan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut sudah dibahas.
“Waktu di Banggar kan DPRD sudah mengejar apakah di Dikda tidak ada masalah, dan dikatakan tidak. Setelah kami baca ternyata tidak sampai 12 bulan dianggarkan. Itu masalah kalau dikatakan alasan dinas pendidikan dengan segala kerumitan besar,” tegasnya.
Kadis Dikda Sulut Grace Punuh mengatakan, pihaknya menerima setiap masukan dan kritik.
“Nanti kita akan lakukan perbaikan. Memang sistim sekarang perlu diubah. Ada sistim yang belum terbentuk untuk merangkul seluruh cabang dinas,” jawabnya.(37)
Komentar