METRO, Manado- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Henry Walukow meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk tidak memangkas atau merasionalisasi anggaran-anggaran yang diperuntukkan untuk program bantuan kepada masyarakat.
Ia mengatakan, anggaran-anggaran seperti itulah yan benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Seperti contoh di tahun anggaran 2022 ini, kita ada rasionalisasi anggaran. Dan ternyata hasil juga skema rancangan untuk tahun depan ada beberapa OPD yang dananya hampir sama dengan dana yang dirasionaliasi pada tahun ini. Ini perlu pendalaman dan penjelasan, kami memintakan jangan-jangan nantinya ada beberapa program yang sangat pro dengan masyarakat malah dipangkas,” ungkap Walukow dalam rapat pembahasan APBD 2023 yang digelar di ruang rapat paripurna, Kamis (3/11/2022).
Ia mencontohkan anggaran yang ada di PMD, dimana pada OPD tersebut ada program-program bantuan pada kelompok dan UKM sebesar Rp 400 juta yang tahun ini dipangkas atau dirasionaliasi.
“Yang kami takutkan itu juga terjadi di APBD 2023. Dipangkas atau dihilangkan. Lalu ada juga di Biro Hukum. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang perdanya sudah satu tahun lebih kami sosialiasi, ternyata dananya sangat minim. Yang kami kuatirkan, tahun depan juga kami sosper, justru tidak tertangkap dalam anggaran,” kata Walukow.
Ketua Fraksi Partai Demokrat ini berharap, yang sudah diperdakan juga harus di-back up dan disediakan anggarannya.
“Justru anggaran-anggaran yang tidak pro rakyat yang dipangkas, dihilangkan. Anggaran seperti ini yang dirasionaliasi. Saya sepakat anggaran makan minum saja yang dirasionalisasi,” tegas Walukow.
Selain itu, ia mengaku tidak sepakat jika pembahasan APBD hanya dilakukan dua hari.
“Butuh pendalaman dan serius karena efisiensi anggaran tidak sama dengan kemarin, karena ada beberapa OPD yang dikurangi anggarannya,” tutup Walukow.(ivo/kg)
Komentar