METRO, Boltim- Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto,S.Sos,MSi didamping Wakil Bupati Oskar Manoppo,SE,MM menyerahkan langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun 2021 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara, Karyadi,SE,MM.Ak,CA di auditorium kantor BPK, Jumat (18/03) akhir pekan lalu.
Penyerahan LKPD Unaudited tersebut diawali dengan penanda-tanganan berita acara oleh Bupati dan Kepala BPK RI Perwakilan Sulut. Turut hadir, Sekretaris Daerah Kabupaten Boltim Dr. Ir. Sonny Warokka,PhD, Inspektur Daerah Hardiman Pasambuna,SH, Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wiwik Buchari Kurnia,SE, Asisten 1, Priyamos SH, MM, Asisten II M. R Alung SE, Asisten III Drs Rusmin Mokoagow, dan Kepala Dinas Kominfo Boltim Khaeruddin Mamonto SE.
Sementara itu Bupati mengatakan, penyerahakn LKPD adalah wujud dari pertanggung jawaban dan kewajiban setiap pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. “ Diserahkannya LKPD merupakan langkah awal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boltim untuk mempertahankan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih delapan kali secara berturut-turut, “ kata Sachrul.
Namun demikian, Bupati terus berharap Pemerintah Kabupaten Boltim selalu mendapat arahan dari BPK RI demi peningkatan tata kelola keuangan daerah juga kualitas pelaksanaan tugas-tugas ASN Boltim. Lanjut, terpisah, Kepala Inspektorat Daerah Boltim, Hardiman Pasambuna, SH menambahkan, setelah penyerahan LKPD akan dilanjutkan dengan pemeriksaan rinci oleh tim audit BPK. “ Pemeriksaan rinci dimulai pekan depan (hari ini,red) 21 Maret, kemujdian entri meeting 22 Maret. Kurang lebih 30 hari tim BPK berada di Boltim melaksanakan pemeriksaan rinci administrasi dan keuangan termasuk kegiatan fisik disemua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Karena kemungkinan akan melakukan pemeriksaan fisik di lapangan. Kita tetap optimis bisa mempertahankan WTP, “ tukasnya. Sebab itu, ia mengajak kepada semua pimpinan OPD, PPTK, Bendahara, secepatnya mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan.“ Segera lengkapi semua dokumen pemeriksaan untuk memudahkan pemeriksaan nanti, “ tandasnya. Diketahui, LKPD Unaudited pertama diserahkan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE bersama semua Kepala Daerah Bupati dan Walikota se-Sulut.(40)
