oleh

Soal Lolosnya DAK Rp 11 M, DPRD Tuding Kelalayan Eksekutif

-Minut & Bitung-77 views

 

METRO, Airmadidi – Lolosnya anggaran Rp 11 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehabilitasi jalan Desa Kuwil, Kaleosan, Sampiri di Kecamatan Kalawat dan Kecamatan Airmadidi dari tangan Pemkab Minahasa Utara (Minut) karena terlambat tender ditanggapi serius DPRD. Ketua DPRD Minut Berty Kapojos SSos menuding itu merupakan kelalayan pihak eskekutif.
Menurut Kapojos hal itu dikarenakan pelaporan DAK yang lambat. Lanjutnya DAK selambat-lambatnya dilaporkan sebelum 23 Juli 2018 paling tidak sudah ada kontrak. “Kalau saat ini batal artinya itu kelalayan dari eksekutif. Katanya ada ULP, pertanyaan kenapa seperti ini jadinya. Jadi kembali saya tekankan, Bupati harus melihat Kadis-kadis yang melaksanakan atau terlibat dalam proyek tersebut ada kendala apa,” tegas Kapojos sembari meminta Bupati untuk melakukan evaluasi.
Uniknya pihak eksekutif sendiri terkesan saling lempar bola. Asisten II Pemkab Minut Allan Mingkid yang membidangi pembangunan dan ekonomi saat selesai mengikuti rapat dengan badan anggaran (Banggar) DPRD Minut enggan memberi komentar saat dikonfirmasi. “Langsung saja ke Bapelitbang karena teknisnya ada di Bapelitbang,”singkat Mingkid.
Sementara itu di tempat yang sama Kepala Bapelitbang Minut Arnolus D, Wolajan STTP MM saat dikonfirmasi mengakui itu bukan rananya, tapi langsung ke Dinas PU.
“Kenapa tanya ke saya teknisnya. Kami kan hanya melakukan perencanaan seperti yang baru saja dilakukan. Kalau dikatakan gagal lelang kewenang ada di Keasistenan II, itu bidang kerjanya,” tukas Wolajan.
Lanjut Wolajan kegiatan itu ada di masing-masing perangkat daerah sehingga laporannya tentunya ada di keasistenan terkait, pihaknya hanya melakukan perencanaan.
“Itukan anggarannya di Dinas Pekerjaan Umum (PU), jadi konfirmasi ke Dinas PU. Itu semua pekerjaan jalan masuk di Dinas PU, sampai teknisnya ada di Dinas PU karena anggaran semuanya di PU,” tukas Wolajan.
Diketahui sebelumnya, gagalnya tender proyek peningkatan jalan Desa Sampiri-Kaleosan-Kuwil yang dibiayai DAK sebesar Rp 11 M diakui Kadis PU Jossy Kawengian karena bermasalah di Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Ini karena ULP ada masalah. berdasarkan peraturan menteri keuangan, proyek yang menggunakan DAK ada batasan waktu. Dimana selambat-lambatnya per 23 Juli 2018 kontraknya harus dilaporkan ke kementerian,” jelas Kawengian.
Menurutnya proyek baru bisa diusulkan kembali pada tahun 2019 nanti dan akan dikerjakan pada 2020.
“Sekarang kembali lagi ke perencanaan karena harus lewat aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) dari Bappenas. Jadi kalau diusulkan ulang pada 2019 maka baru dikerjakan tahun 2020,” urai kadis.

Penulis: Agust Randang

Komentar