oleh

GSVL “Ganti Kuli”, Langkah Cerdas atau Cari Aman?

VIDEO berisi adegan GSV Lumentut dipakaikan jas berlogo Partai Nasdem oleh Surya Paloh merebak di Whatsapp dan Facebook. Bersamaan dengan itu, di kalangan wartawan Manado beredar copian Surat Panggilan dari Kejaksaan Agung kepada GSVL untuk menjadi saksi ke-2 pada kasus dugaan tindak korupsi Penggunaan Dana Hibah Penanggulangan Bencana Banjir Kota Manado tahun 2014.

Tak pelak, publik pun bertanya-tanya dan berusaha “menghubungkan” dua hal yang mungkin sama sekali tidak berkaitan ini.

Apakah dengan dipakaikannya jas berlogo Partai Nasdem kepada GVSL bisa disimpulkan kalau Walikota Manado ini sudah pindah ke lain hati?

Ini pertanyaan menarik karena selama ini GSVL dikenal sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara. Di Demokrat Sulut dia bukan anak bawang, namun pemain utama. Ketua Demokrat lingkup Sulut!!

Lalu apa urusannya seorang Ketua DPP Demokrat Sulut mengenakan jas berlogo partai lain?

Di dunia politik, umum diketahui bahwa pemakaian jas beratribut partai politik tertentu merupakan indikasi kalau yang mengenakan jas itu sudah pindah partai. Apalagi jika jas beratribut itu dipakaikan oleh Ketua Umum partai. Karena itu, pemakaian jas berlogo Nasdem bisa dimaknai kalau GSVL memang sudah pindah ke Nasdem.

Tapi kenapa?

Ada yang menyebut ini langkah cerdas, sebagai bukti kepiawaian GSVL membaca peta politik. Kini semakin banyak pihak yang menyatakan dukungan kepada Joko Widodo, di mana Partai Nasdem merupakan salah satu pendukung utama. Pindahnya GSVL ke Nasdem diartikan bahwa dia pintar membaca arah angin.

Merupakan langkah yang cerdik jika seorang politisi memutuskan untuk berpindah ke kubu yang punya peluang besar untuk menang.

Tapi, teori seputar “pintar membaca arah angin” ini jadi mentah karena kita tahu, Partai Demokrat memberi keleluasaan kepada pengurus parpol yang ingin mendukung capres di luar figur yang secara resmi didukung Demokrat. Dengan “kebijakan dua kaki” ini seharusnya GSVL cukup aman jika dia sebagai Ketua Demokrat Sulut mendukung Jokowi.

Karena itu, alasan lain coba diapungkan. Yakni alasan yang terkait dengan urusan hukum. Ada yang menilai, kiprah GSVL ini sebagai loncatan untuk mencari “pelampung keselamatan”.

Karena dia kini sedang diincar Kejaksaan Agung (dengan asumsi surat panggilan yang beredar itu memang benar valid dan bukan hoax), maka pindah ke partai yang mendukung penguasa merupakan hal logis.

Namun, di sisi lain, langkah GSVL ini menimbulkan pertanyaan yang mengusik. Apakah sebuah partai pendukung pemerintah, dalam hal ini Nasdem, bisa melakukan intervensi dalam kasus hukum yang sedang ditangani Kejagung?

Ini pertanyaan penting, karena seharusnya parpol tidak bisa masuk campur dalam urusan hukum.

Intervensi parpol dalam urusan hukum yang ditangani Kejagung, selain tidak elok, juga berpotensi menjadi blunder bagi Jokowi, yang dalam berbagai kesempatan berulang-kali menegaskan kalau insitusi hukum itu independen dan tak boleh diusik pihak manapun.

So, apakah langkah GSVL yang “pindah kulit” itu merupakan langkah cerdas atau upaya cari selamat? Semoga kita bisa mendapatkan jawabannya dalam waktu dekat….

Komentar