oleh

Kejari Minahasa Layangkan Panggilan Bagi Satu Terpidana Korupsi DAK Diknas

-Info-66 views

Terpidana Denny ketika dieksekusi

METRO, Tondano – Setelah sebelumnya melakukan eksekusi terhadap lelaki HDR alias Denny yang merupakan salah satu terpidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Nasional (Diknas) 2012 ke Lapas Papakelan, pekan lalu. Kali ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa melayangkan panggilan eksekusi bagi satu terpidana lain yakni lelaki JHT alias Jhon.
“Kami telah melayangkan panggilan kedua terhadap terpidana Jhon supaya segera datang menghadap,” tukas Kepala Kejari Minahasa Rakhmat Budiman SH MKn melalui Kasi Intelejen Noprianto Sihombing SH MH, Senin (21/01/2019).
Menurutnya panggilan itu telah dilayangkan terhadap Jhon sejak Jumat 18 Januari 2019 lalu. Dimana dalam panggilan itu, Jhon yang kini sebagai salah satu pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Minahasa diminta untuk datang ke Kejari, Selasa (22/01/2019).
“Itu merupakan panggilan kedua dan terakhir. Jika diabaikan, bisa saja kami yang akan menjemputnya,” tambah Parsaoran Simorangkir SH MH selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Jaksa Eksekutor.
Oleh karena itu Simorangkir berharap terpidana Jhon bisa kooperatif dengan panggilan yang telah dilayangkan pihaknya.
Sekedar diketahui perintah eksekusi Denny dan Jhon berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 374 K/PID.SUS/2018.
Dimana dalam putusan tersebut Denni dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan Jhon 4 tahun. Keduanya juga masing-masing dihukum denda Rp 200 Juta dengan Susidier enam bulan penjara. Serta keduanya wajib membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 447.726.000 dengan pembayaran paling lambat 1 bulan. Dan jika tidak dipenuhi maka harta benda akan disita sebagai pengganti. Namun jika tak ada atau tidak mencukupi, keduanya harus menjalani tambahan hukuman penjara selama 2 tahun.
Hukuman keduanya dalam Kasasi naik dibanding putusan Banding Pengadilan Tinggi (PT) hanya menjatuhi hukuman selama 14 bulan untuk Denni dan Jhon 12 bulan dengan denda Rp 50 Juta. Padahal dalam sidang di Pengadilan Tipikor, JPU menuntut keduanya masing-masing 3 tahun enam bulan untuk Denni dan Jhon 1 tahun enam bulan.
Kasus korupsi itu dilakukan ketika Denni masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Minahasa. Sedangkan Jhon menjabat sebagai Kepala salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Minahasa.
Perbuatan keduanya mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 800an Juta.
(cel)

Komentar