oleh

Oknum Pejabat Minahasa Dieksekusi Jaksa Ke Lapas Papakelan

-Info-37 views

METRO, Tondano – Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa kembali melakukan eksekusi terhadap salah satu terpidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2012 lalu. Kali ini dilakukan eksekusi terhadap lelaki JHT alias Jhon yang kini merupakan salah satu pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah (Setdakab) Minahasa.


Jhon dieksekusi Jaksa ke Lapas Papakelan Tondano, Selasa (22/01/2019) sore. Hal itu dilakukan setelah Jhon memenuhi panggilan Jaksa dan mendatangi kantor Kejari Minahasa.


Kepala Kejari Minahasa Rakhmat Budiman SH MKn melalui Kasi Intelejen Noprianto Sihombing SH MH tak menapik ketika dikonfirmasi akan hal tersebut.


“Ya benar, satu terpidana lainnya sudah dieksekusi ke Lapas Tondano,” kata Sihombing.


Dijelaskannya bahwa hal itu berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 374 K/PID.SUS/2018.


Dimana dalam putusan tersebut Jhon dihukum 4 tahun penjara dan Rp 200 Juta dengan Susidier enam bulan penjara. Selain itu dirinya wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 447.726.000 dengan pembayaran paling lambat 1 bulan. Dan jika tidak dipenuhi maka harta benda akan disita sebagai pengganti. Namun jika tak ada atau tidak mencukupi, keduanya harus menjalani tambahan hukuman penjara selana 2 tahun.


“Eksekusi ini berdasarkan putusan Kasasi dari MA. Sama dengan terpidana satu sebelumnya yakni HDR alias Denny yang sudah dieksekusi,” tambah Jaksa Penentut Umum sekaligus Jaksa Eksekutor Parsaoran Simorangkir SH MH.


Keduanya menegaskan jika apa yang dilakukan pihaknya atas berdasarkan asas keadilan di mata hukum. Sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum pasti akan merasakan nasib sama dengan keduanya.
Sekedar diketahui sebelumnya pada medio 2017 lalu, kedua terpidana sempat ditahan oleh Kejari Minahasa. Namun tak lama kemudian mendapat status tahanan luar atas seijin pihak Pengadilan.


Dan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, JPU menuntut keduanya masing-masing 3 tahun enam bulan untuk Denni dan Jhon 1 tahun enam bulan. Namun keduanya hanya dijatuhi hukuman selama 14 bulan untuk Denni dan Jhon 12 bulan dengan denda Rp 50 Juta hingga upaya banding.
Tak puas dengan putusan hakim dalam banding, JPU menyatakan Kasasi ke MA sehingga hasilnya hukuman keduanya naik.


Kasus korupsi itu dilakukan ketika Denni masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Minahasa. Sedangkan Jhon menjabat sebagai Kepala salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Minahasa.


Perbuatan keduanya mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 800an Juta.(38)

Komentar