oleh

DJP Suluttenggomalut Capai Penerimaan Rp10,06 Triliun di 2019

METRO, Manado- Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) mencapai penerimaan pajak di tahun 2019 sebesar Rp10,06 triliun atau 97,62 persen dari target Rp10,31 triliun. Angka mengalami pertumbuhan 18,32 persen dari capaian penerimaan tahun 2018.

“Berdasarkan realisasi tersebut Kanwil DJP Suluttenggomalut menempati posisi ke-5 dari 34 Kanwil DJP,” ujar Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut, Tri Bowo, Senin (20/01/2020).

Dari informasi yang diperoleh koran ini, diketahui bahwa ada tujuh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di bawah wilayah Kanwil DJP Suluttenggomalut yang berhasil mencapai target penerimaan tahun 2019 yaitu KPP Pratama Tolitoli, KPP Pratama Tahuna, KPP Pratama, KPP Pratama Bitung, KPP Pratama Poso, KPP Pratama Palu dan KPP Pratama Tobelo.

Selain itu, pencapaian penerimaan KPP Pratama Manado tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018, dengan pencapaian 92,88 persen atau sebesar Rp2,073 triliun dari target sebesar Rp2,232 triliun dengan pertumbuhan 10,75 persen. Selanjutnya diikuti oleh KPP Pratama Gorontalo dengan penerimaan sebesar Rp762,71 miliar atau 87,82 persen, KPP Pratama Kotamobagu Rp514,20 miliar atau 87,15 persen, dan KPP Pratama Luwuk Rp302,67 miliar atau 62,97 persen.

Capaian penerimaan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang berasal dari KPP Pratama Manado, Bitung, Kotamobagu, dan Tahuna adalah sebesar Rp3,754 triliun dari target Rp3,921 triliun yang ditunjang oleh sektor dominan seperti perdagangan, administrasi pemerintahan, jasa keuangan, konstruksi, dan industri pengolahan.

Tri Bowo juga mengungkapkan bahwa di tahun 2020, Kanwil DJP Suluttenggomalut akan memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak. Salah satu bentuk komitmen untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membangun Kanwil DJP Suluttenggomalut menjadi kantor berzona integritas melalui 6 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Hal tersebut untuk memastikan seluruh pegawai berpegang teguh pada integritas dan dapat memberikan kualitas pelayanan prima kepada stakeholder,” kata Tri Bowo.(71)