William S Luntungan.
METRO, Airmadidi – Di tengah wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemkab Minahasa Utara telah menyalurkan bantuan pangan pada warganya yang benar-benar terdampak. Warga pun meminta agar penyaluran bantuan ini transparan dan tepat sasaran.
Sorotan warga nampak di berbagai media sosial, baik facebook maupun group WhatsApp terhadap penyaluran bantuan 10 ribu paket yang terdiri dari 5 liter beras dan 2 ikan kaleng. Selain hitungan liter yang dianggap bervariasi karena ada yang katanya cuma menerima 3 liter ada juga warga kurang mampu yang merasa belum mendapat bantuan.
Terkait hal ini aktifis Minut William Simon Luntungan mendukung langka pemerintah menganggarkan dan menyalurkan bantuan untuk masyarakat kecil yang terdampak mewabahnya Covid-19 ini.
“Sudah sebulan masyarakat ‘dikarantina’ di rumah, tidak boleh keluar rumah berarti tidak bekerja. Nah bagimana memenuhi kebutuhan sehari-hari kalau tidak kerja atau usaha kecil warga tidak beroperasi. Makanya pemerintah harus membantu warganya,” tutur Luntungan.
Namun demikian dirinya meminta agar penyaluran bantuan oleh pemerintah transparan supaya tepat sasaran. “Pemerintah desa atau kelurahan harus transparan siapa saja warga berhak atau memenuhi kriteria penerima bantuan. Pemerintah desa dan kelurahan harus mendata penerima bantuan ini. Kalau perlu daftaranya dipampang supaya diketahui siapa-siapa penerima bantuan ini. Begitu juga kriteria penerima bantuan apa saja. Supaya masyarakat juga ikut mengawasi apakah bantuan ini tepat sasaran,” tutur Luntungan.
Lanjutnya aktifis yang hobi mengecat rambut warna-warni ini berharap agar dana Rp 12.865.000.000 ini bisa dipergunakan tepat guna dan tepat sasaran. Menurutnya jika tahap 1 sudah selesai lanjutkan dengan penyaluran tahap 2 dan seterusnya agar semua warga Minut dapat mengurangi efek ekonomi dari adanya pandemi virus Corona.
“Kita awasi penyaluran dana ini. Jangan sampai warga tidak mampu yang justru sangat terdampak malah tidak dapat bantuan itu. Karena menurut informasi ada beberapa desa yang orang lebih mampu ikut menikmati bantuan, sedangkan warga yang susah justru tidak. Tidak mungkin baru 10 ribu sembako yang terdiri dari 5 liter beras dan 2 ikan kaleng serta pembelian APD kemudian dianggap anggaran Rp 12.8 M ini sudah habis terpakai. Kami berharap tahap 2 dan seterusnya penyaluran lebih baik lagi supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Soal rincian biarlah menjadi tugas penghuni gedung Tumetenden untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak eksekutif. Kalau dianggap ada penyelewengan anggaran tugas kita untuk mendorong aparat penegak hukum menindaklanjutinya. Pandemi Corona ini kita tidak tau kapan berakhir, Pemkab-DPRD Minut harus mengantisipasi cadangan pangan 3 hingga 5 bulan kedepan. Masih banyak anggaran yang bisa direalokasi untuk membantu persedian kebutuhan pokok warga Minut,” tutup Luntungan seraya berharap pemerintah mengalokasikan cadangan anggaran karena belum tahu sampai kapan wabah Corona ini akan berakhir.(RAR/RON)
