oleh

Penyesuaian APBD-P Minut Alot

banner 1050236

Petrus Macarau.

 

 

METRO, Airmadidi – Sejak selesai dievaluasi Pemprov Sulut, penyesuaian APBD Perubahan 2020 langsung digenjot Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Penyesuaian anggaran ini berjalan alot karena harus memangkas anggaran kurang prioritas untuk mengisi yang sudah diprioritaskan.

Dari pantauan wartawan pembahasan penyesuaian dilaksanakan sejak Selasa (03/11/2020) lalu di ruang rapat bupati yang dipimpin langsung Sekda Ir Jemmy Kuhu MA. Pembahasan tersebut belibatkan seluruh SKPD yang secara bergantian. Penyesuaian pun berjalan alot karena harus mencari anggaran yang tidak terlalu prioritas untuk dialihkan ke yang prioritas seperti tunjangan kinerja daerah (TKD) pegwai negeri sipil (PNS). Pasalnya hingga saat ini masih kekurangan anggaran untuk TKD. Sedangkan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa dan honor Tenaga Harian Lepas (THL) sudah terakomodir. Tarik ulur pun terjadi karena anggaran  yang akan dipangkas dari tiap SKPD berbeda-beda. Begitu juga anggaran dari masing-masing SKPD itu besarnya ada yang besar tetapi ada yang sangat minim.

“Kalau mau adil semua dipangkas. Jangan ada SKPD yang anggarannya besar tapi dipangkas kecil,” tukas sejumlah kepala SKPD. 

Ada juga beberapa kepala SKPD mengaku anggarannya hanya beberapa juta rupiah saja hanya untuk operasional ATK. “Torang pe anggaran cuma berapa juta, mau dipangkas berapa lagi,” tukas beberapa kepala SKPD yang enggan namanya dikorankan.

Sementara itu Kaban Keuangan Minut Petrus Macarau SE menjelaskan setelah dievaluasi di Pemprov, APBD perubahan harus disesuaikan lagi. “Harus disesuaikan lagi karena ada beberapa item seperti TKD yang diprioritaskan sehingga butuh anggaran. Untuk penyesuaian anggaran besarnya sekitar Rp 8 miliar,” jelas Macarau didampingi Kepala Inspektorat Minut Umbase Mayuntu, Kamis (05/11/2020). Diakui Kaban memang ada dana bagi hasil pajak yang belum masuk dari propinsi sekitara Rp 8 miliar. 

Lanjutnya anggaran yang masih kurang yaitu untuk TKD Oktober hingga Desember. Sedangkan untuk Siltap perangkat desa dan THL sudah aman.

Diketahui sebelumnya ribuan PNS dan THL Pemkab Minut belakangan ini harap-harap cemas. Kekhawatiran THL karena honor terancam tidak bisa dibayarkan karena tidak ada anggaran, namun akhirnya bisa diselesaikan. Sedangkan PNS hingga saat ini masih galau karena tidak ada anggaran untuk membayar TKD.(RAR)

Komentar