oleh

Oknum Anggota Bawaslu Minut Diberhentikan

banner 1050236

Sidang Majelis DKPP, Rabu (16/12/2020).

 

METRO, Airmadidi – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (16/12/2020) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap  kepada Anggota Bawaslu  Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Rahman Ismail. Komisioner Ismail melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam perkara nomor 114-PKE-DKPP/X/2020.

Majelis DKPP yang diketuai oleh Prof. Muhammad membacakan putusan itu dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP yang digelar juga secara streaming melalui laman Facebook dan Youtube. Anggota Majelis dalam sidang ini diisi oleh Prof. Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, SIP MIP dan Dr Ida Budhiati.

Majelis DKPP menyebutkan Ismail selaku Teradu, terbukti melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 12 huruf a dan b, dan Pasal 19 huruf a dan d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dimana sebagai Anggota Bawaslu Minut, Ismail selaku Teradu telah melanggar prinsip integritas dan profesionalitas, yakni merendahkan integritas pribadi dengan melakukan relasi yang tidak sewajarnya.

Majelis mengungkapkan menurut pengadu, Steny Wilberd Bokong, Teradu telah melakukan pengancaman menghilangkan nyawa istri Pengadu dan mertua Pengadu, apabila belum berpisah dengan istri Pengadu. Jika tidak mengikuti keinginan Teradu maka istri Pengadu akan dipermalukan kepada teman-teman kantor ataupun teman-teman sepergaulan istri Pengadu.

DKPP dalam pertimbangan putusannya, menilai Teradu terbukti menjalin hubungan dengan istri Pengadu sementara masih terikat perkawinan yang sah menimbulkan kegaduhan sosial tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika.

“Tindakan Teradu terbukti menimbulkan kegaduhan di lingkungan tempat tinggal Pengadu. Selain itu tindakan Teradu juga menciptakan suasana tidak nyaman di tempat kerja Saksi yaitu Pemkab Minut. Sebagai penyelenggara pemilu seharusnya sikap dan tindakan Teradu menjadi teladan bagi masyarakat untuk mewujudkan dan menjaga tertib sosial,” sebut Budhiati saat membacakan pertimbangan putusan.

Majelis mengungkapkan pada sidang pemeriksaan Sabtu (07/11), bahwa hubungan dekat antara Teradu dan Saksi, istri Pengadu telah terjalin sejak tahun 2013 saat keduanya memiliki pasangan sah. Juga terungkap fakta bahwa Teradu terus mendekati Saksi (istri Pengadu), meskipun Saksi telah berupaya menghindar.

Teradu dinilai menimbulkan dampak buruk bagi kehormatan dan martabat Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP.  “Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Rahman Ismail, selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara sejak dibacakannya Putusan ini,” tandas Muhammad sembari mengetuk palu sidang.

Sementara itu Ismail saat dikonfirmasi mengenai hal ini, enggan berkomentar banyak. “Silahkan langsung ke DKPP saja,” jawabnya singkat.(RAR)

 

Komentar