oleh

BPK Deadline Pemkab Minut Tindaklanjuti TGR Dana Covid-19

METRO, Airmadidi- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberi deadline selama 60 hari kepada Pemkab Minahasa Utara untuk menindaklanjuti temuan-temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) khususnya dana Covid-19 yang disinyalir adanya Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Kepala Inspektorat Minut Umbase Mayuntu ketika dikonfirmasi Jumat (08/01) pekan lalu enggan membeberakan soal TGR tersebut. “Sebagai PNS saya ada sumpah jabatan tidak boleh membuka rahasia negara dan rahasia jabatan,” tutur Mayuntu.

Bahkan diakuinya juga pihak Polda Sulut telah datang untuk meminta data LHP tersebut tetapi tidak diberikannya. “BPK masih memberi waktu selama 60 hari sejak LHP kita terima pada 23 Desember 2020 hingga 21 Februari nanti untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. Jadi ini masih rana internal,” tegas Umbase, seraya menambahkan saat ini pihaknya sementara berupaya menindak lanjuti temuan tersebut.

Diakuinya soal temuan-temuan BPK karena dokumen yang diminta tidak bisa disiapkan oleh SKPD. “Padahal setelah selesai pemeriksaan, BPK juga masih memberi kesempatan. Tetapi tetap dokumen yang diminta tidak ada,” ujarnya.

Lebih lanjut Umbase menyebutkan kalau hingga 21 Februari temuan-temuan atau TGR itu tidak bisa ditindaklanjuti maka ada konsekuensi hukumnya. “Konsekuensinya BPK akan membawa ini ke rana hukum. Melihat jumlah TGR begitu besar, saya sangksi kalau bisa ditindaklanjuti,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya sejak penyerahan LHP BPK RI terkait dana Covid-19 melalui video conference 21 Desember 2020 lalu, Pemkab Minut dibawa kepemimpinan Bupati Vonnie A Panambunan enggan berkomentar terkait itu. Namun informasi yang diperoleh TGR dana Covid-19 di Pemkab Minut sebesar Rp 61 miliar.(23)

Komentar