oleh

Diduga Terjadi Penyalagunaan Dandes, Sinaulan Desak Inpektorat dan APH Audit Laporan Pemdes Malola

METRO, Amurang- Anggaran dana desa (Dandes) diduga kuat disalahgunakan pada APDdes sejak tahun 2019 dan 2020 di Desa Malola, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan.

Adanya dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut datang dari beberapa Tokoh masyarakat bahkan sejumlah perangkat desa dan BPD.

Dikatakan mereka. Merujuk dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa dari anggaran nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Namun pengalokasian pemerintah pusat ke desa tidak sesuai dengan pengerjaan fisik di lapangan serta pertanggungjawaban desa.

“Hasil investigasi maupun data fisik kegiatan di Desa Malola pada tahun 2019 dan 2020 ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran, dan parahnya lagi, ada pengerjaan rabat beton di jalan perkebunan hanya menghambur-haburkan uang. Pasalnya, pertengahan tahun 2020 lalu, telah diturunkan puluhan truk matrial namun tidak dikerjakan dan hanyut terbawa air hujan. Dan beberapa bulan kemudian, pengerjaan mulai dilakukan masih di jalan yang sama. Pengerjaan tiba-tiba terhenti, padahal matrial berupa ratusan sak semen dan pasir batu sudah berada dilokasi pengerjaan.”sesal Yendra Rondonuwu warga Malola yang baru kembali ke Jepang.

Hal serupa terjadi dipenyaluran dana BLT Dandes 2020, dimana warga terus mempertanyakan dua bulan penyaluran bantuan Pemerintah pusat itu yang belum terelisasi. Bahkan ada informasi yang diterima, anggaran untuk penanggulangan Covid-19 berupa BLT, telah dialihkan untuk membeli mesin pompa air tanpa diketahui oleh para perangkat desa bahkan BPD.

“Ada beberapa program yang dibahas di Musyawarah Desa pada tahun 2019 kemarin, yang kiranya semua realisasinya program itu diselesaikan di tahun 2020 ini. Tetapi yang terjadi di lapangan hingga hari ini pengerjaannya tidak becus. Ironisnya lagi proses pengerjaannya sudah tidak berlanjut. Dan pada tahun 2019, telah dianggarkan dalam APBDes pengadaan beberapa item hingga peralatan digunakan di kantor desa, namun semua itu tidak nampak fisiknya, bahkan ada beberapa pengadaan yang sudah dianggarkan hingga kini tidak terealisasi.” Tukas ketua BPD Malola, Boyke Tumanduk SPd.

Sementara itu, Donny Sinaulan SPd menyesali sikap Pemdes yang terkesan cuek dan tidak transparan dalam pertanggungjawaban. Dia mendesak agar Inpektorat Provinsi agar turun langsung melakukan eudit keseluruhan dana yang sudah terpakai, dan dikemanakan anggaran lainnya.

“Masyarakat butuh transparansi kegiatan. Ini perlu agar warga akan mengetahui sejauh mana uang negara itu digunakan. Jangan sembunyi-sembunyi. Tolong Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) datang melakukan pemeriksaan.” Tegasnya.

Sementara itu, Sekertaris dinas PMD Altin Sualang ketika dikonformasi mengatakan akan melakukan pengecekan kembali berkas dari desa Malola.

“Saya akan coba mengecek kembali. Jangan-jangan ada perubahan di APBDes sehingga terjadi pergeseran anggaran.” Singkatnya (77)

Komentar