oleh

Ketua dan 1 Anggota KPU Minut Diberhentikan dari Jabatan

METRO, Airmadidi- Dua orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Utara dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI. Dalam sidang putusan yang dibacakan majelis DKPP RI, Rabu (13/01) kemarin secara virtual menjatuhkan putusan pemberhentian dari jabatan kepada Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Stella M Runtu dan Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara H. Darul Halim.

Sidang dipimpin oleh Ketua DKPP yang bertindak sebagai Ketua Majelis, Prof. Muhammad didampingi anggota DKPP sebagai Anggota Majelis, yaitu Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, S.IP., M.IP., Dr. Ida Budhiati, dan Pramono Ubaid Tanthow.

Majelis menyebutkan sanksi tersebut dijatuhkan karena kedua komisioner tersebut terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Dimana Runtu sebagai Teradu I perkara nomor 130-PKE-DKPP/X/2020 dan 141-PKE-DKPP/XI/2020.

Sedangkan Halim Teradu II perkara nomor 130-PKE-DKPP/X/2020 dan 141-PKE-DKPP/XI/2020. Selain diberhentikan dari jabatannya, baik Runtu maupun Halim juga diberikan sanksi lain berupa Peringatan Keras.

Sanksi peringatan keras juga diberikan kepada tiga Anggota KPU Minut lainnya yaitu, Hendra S. Lumanauw, Dikson Lahope dan Robby A. M. Manoppo. Dalam putusan disebutkan bahwa putusan ini dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan. Serta memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Saat dikonfirmasi baik Runtu maupun Halim menyatakan menerima putusan DKPP ini. “Menghargai dan menghormati hasil putusan,” kata Runtu. Senada dikemukakan Halim. “Sebagai penyelenggara, prinsipnya ini resiko jabatan, se-profesional dan se-berintegritas bagaimanapun tetap penilaian ada pada masyarakat. Prinsipnya menerima seluruh keputusan yang diputuskan oleh DKPP selaku lembaga yang berwenang,” tutur Halim.

Seperti diketahui, kelima anggota KPU Minut ini, dilaporkan terkait proses penetapan calon Bupati Minut atas nama Shintia Gelly Rumumpe dalam Pilkada 2020 lalu yang diduga menggunakan ijazah palsu.(23)

Komentar