METRO, Lolak- Pemerintah Indonesia menyatakan belum akan mengirimkan Calon Jamaah Haji (CJH) tahun 2021 ini ke Mekah. Buntutnya, ribuan CJH se-Indonesia batal menjalankan ibadah haji, termasuk 48 CJH asal Kabupaten Bolmong.
Kepala Kantor (Kakan) Kementerian Agama (Kemenag) Bolmong, Muhtar G Bonde, kebijakan pemerintah Indonesia ini bukan tanpa alasan.
Pasalnya, hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan negara mana saja yang bisa masuk ke negara mereka. Berdasarkan hal inilah, pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk memutuskan tidak mengirim Jamaah Haji ke Mekkah.
“Otomatis dengan adanya surat dari pemerintah pusat, maka kita di daerah harus tunduk dan patuh terhadap apa yang telah diputuskan itu,” kata Bonde, Selasa (08/06) kemarin.
Bonde menuturkan, seharusnya sebelum pemberangkatan jamaah haji, Pemerintah Arab Saudi sudah melakukan MoU dengan negara-negara yang mengirim jemaah haji. Dan MoU ini seharusnya dilaksanakan sebelum bulan puasa. “Karena MoU inilah yang menentukan kuota dari suatu negara,” kata dia.
Indonesia setiap tahunnya mendapatkan kuota haji yakni 210.000 calon jamaah. Nah, persoalannya kalau MoU tersebut baru akan dilakukan sekarang. Kemudian waktu yang tersisa saat ini tinggal 10 hari, maka tidak akan cukup waktu tersebut.
“Untuk buatkan visa bagi 210 ribu jemaah haji dengan waktu yang tersisa 10 hari, maka saya rasa ini tidak akan sempat,” ungkapnya.
Alasan selanjutnya, menurut Bonde adalah di Indonesia ada sekitar 500 penerbangan. Karena Indonesia tak memiliki pesawat untuk penerbangan, maka harus memakai pesawat dari Amerika Serikat dan sekitarnya.
Namun dalam waktu 10 hari yang tersisa ini tak akan cukup untuk mencari pesawat gin menghantarkan 210 ribu calon jamaah haji.
Begitu Pula dengan hotel yang ada di Arab Saudi. Dalam 10 hari waktu sisa, Pemerintah Indonesia tak akan mampu melobi hotel untuk calon jemaah yang jumlahnya ratusan ribu. “Ini harusnya pekerjaan untuk 4-5 bulan dan tak bisa dikerjakan untuk 10 hari saja,” ungkapnya.
Sama halnya dengan transportasi untuk dipakai para jamaah di Tanah Suci nanti. Pemerintah Indonesia tak akan mampu mencari bus, untuk membawa 210 ribu jemaah dalam tenggat waktu tersebut.
Begitu juga dengan makanan tak akan cukup waktu untuk mencari catering bagi 210 ribu jemaah ini. “Sama halnya dengan petugas kesehatan yang akan berangkat kesana, saya yakin Dinkes tak akan mampu menyediakan obat-obatan selama para jemaah haji disana dengan sisa waktu 10 hari,” ungkapnya.
Karena persoalan yang sangat berat inilah, maka keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak mengirimkan jemaah haji ke Arab Saudi sudah dinilai tepat. “Dan saya rasa ini keputusan yang rasional dan bisa diterima,” tegas Bonde.
Sementara itu, untuk dana jamaah haji sendiri, Muhtar memastikan jika masih ada hingga saat ini. Bahkan, para calon jamaah haji yang ingin mencabut dananya diperbolehkan oleh pihaknya. “Dananya masih tersedia dan bisa dicabut kembali,” papar dirinya.
Akan tetapi bagi calon jamaah haji yang mencabut dana hajinya akan ada kerugian. Jika mereka mencabut dananya, maka ditahun yang akan datang harus antri lagi dari awal. “Dan antriannya sampai belasan tahun, jadi kami menghimbau agar lebih baik dananya tidak dicabut,” tegasnya.(48)
Komentar