METRO, Boltim- Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) merupakan salah satu program prioritas dalam visi dan misi Bupati Sam Sachrul Mamonto,S.Sos dan Wakil Bupati (Wabup) Oskar Manoppo,SE,MM Periode 2021-2024. Namun, hingga kini perhatian disektor Pariwisata sepertinya belum juga maksimal.
Menurut Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Boltim Rizky Lamaluta,SE, terbatasanya ketersediaan anggaran menjadi kendala membangun dan mengembangkan Industri Pariwisata dan Destinasi Pariwisata di Boltim. Kata dia, hal ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Boltim saja tetapi semua daerah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Karena dampak bencana non alam pandemi Covid-19 terjai refocusing anggaran secara besar-besaran di APBN sampai APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota. “ Salah satunya anggaran pengembangan kepariwisataan kena imbas dipangkas,” ujar Rizky.
Ia mengungkapkan, percepatan pembangunan pariwisata Boltim harus didasari dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sekaligus Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Setelah itu disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). “ Proses RIPPARDA, KLHS sampai di Ranperdakan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Tetapi untuk dokumen RIPPARDA sudah disusun tinggal menunggu KLHS yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup dan dibahas hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). “ Jadi selain masalah anggaran, RIPPARDA Boltim tinggal menunggu dokumen KLHS dan Perda,” sebut Rizky kepada METRO, Kamis (17/06) kemarin.
Secara terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Boltim Sjukri Tawil,SPd,MM ketika dikonfirmasi koran ini mengatakan, pihak DLH sendiri masih menunggu penyerahan dokumen RIPPARDA dari Dinas Pariwisata. “ KLHS RIPPARDA sudah siap dikerjakan pihak DLH. Hanya saja dokumen tersebut belum diterima DLH,” terangnya. Sjukri menambahkan, anggaran penyusunan KLHS RIPPARDA tahun 2021 ini kurang lebi Rp 100 juta. Meski anggaranya terbilang sedikit tetapi akan dimaksimalkan.(40)
Komentar