METRO, Bitung- Persoalan stunting harus mendapat perhatian serius. Anak-anak selaku objek dari kondisi tersebut harus diselamatkan. Untuk itu, peran pemerintah dalam menangani persoalan ini wajib ditingkatkan.
Demikian terkuak dalam rapat kerja yang dilaksanakan Komisi I DPRD Bitung. Rapat yang berlangsung Senin (21/06) kemarin diikuti oleh pimpinan Dinas Kesehatan Pemkot Bitung, serta pengurus TP-PKK Bitung.
Personil Komisi I yang memimpin rapat dimaksud, Habriyanto Achmad, menjelaskan ihwal mereka menggelar rapat itu. Ia menyebut pihaknya mendapat banyak masukan soal penanganan stunting saat kunjungan kerja ke luar daerah baru-baru ini.
“Dalam kunjungan kerja ke Maluku Utara minggu lalu, tepatnya di Ternate dan Tidore, kami mendapat informasi yang bagus soal penanganan stunting di sana. Dan kami harap informasi ini berguna sehingga bisa diterapkan di sini,” tuturnya.
Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang menyasar bagian otak dan tubuh dalam waktu yang lama. Salah satu ciri-ciri anak menderita stunting adalah bertubuh pendek yang tidak sesuai dengan usia. Kondisi itu menurut Habriyanto, sangat mengganggu dan bisa menghambat masa depan anak.
“Di Ternate mereka sudah punya Perda menyangkut stunting. Karena itu penanganannya lebih maksimal dan didukung kebijakan anggaran yang sesuai kebutuhan. Di sana khusus stunting mereka alokasikan anggaran hingga Rp6 miliar,” ungkapnya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Bitung, Pitter Lumingkewas, langsung merespon informasi di atas. Ia menganggap yang dilakukan Pemkot Ternate memang patut dicontoh.
“Harus diakui kita tertinggal dengan mereka. Makanya saya sependapat agar di sini juga dilakukan hal yang sama,” katanya.
Pitter sendiri membeber kebijakan Pemkot Bitung terkait penanganan stunting. Jangankan Perda, anggaran yang khusus diplot untuk mengatasi hal itu masih sangat minim.
“Data yang ada kita cuma punya puluhan juta untuk penanganan stunting. Itu hanya untuk pengadaan vitamin yang dibagikan ke anak-anak. Makanya semoga di APBD tahun depan bisa lebih maksimal. Ini kan masih pakai APBD yang diketuk pemerintahan yang lalu,” ucapnya.
Rita Mantiri-Tangkudung selaku Ketua TP-PKK Bitung yang hadir di rapat itu, juga memberikan pernyataan yang senada. Ia mendukung upaya Komisi I dan Dinas Kesehatan untuk memperkuat upaya penanganan stunting.
“Kami mendukung penuh upaya untuk meningkatkan perhatian terhadap masalah stunting. Ini demi anak-cucu kita. Sekarang tinggal dari DPRD saja yang menjalankan kewenangannya. Saya yakin Pemkot Bitung pasti setuju karena ini sangat positif. Kami di TP-PKK sebagai mitra kerja tinggal mendukung dan menyukseskan saja,” katanya.(69)
Komentar