METRO, Manado- Hingga akhir semester I tahun 2021 atau sampai dengan tanggal 30 Juni, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 10,6 miliar.
Kontribusi PNBP terbagi dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp 3,82 miliar, pengurusan piutang negara sebesar Rp 47,7 juta, dan pelaksanaan lelang sebesar Rp 6,74 miliar.
“Pada kuartal II tahun 2021, pandemi Covid-19 masih mengalami eskalasi. Namun, pengalaman setahun menghadapi pandemi Covid-19 menyemangati Kementerian Keuangan untuk terus berjuang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor dan wilayah, termasuk di Sulut,” ujar Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut, Aloysius Yanis Dhaniarto, kepada awak media di Manado, secara virtual, Selasa (27/7) siang.
Dijelaskan Dhaniarto, dari sisi pengelolaan aset di Provinsi Sulawesi Utara, Kanwil DJKN Suluttenggomalut juga telah menyelesaikan 98,83 persen dari target tahun 2021 pada proses sertipikasi BMN. “Berupa tanah serta terus melakukan optimalisasi pada aset-aset negara,” jelasnya.
Dalam mendukung pemulihan ekonomi, menurut Dhaniarto Kanwil DJKN Suluttenggomalut turut melakukan penyederhanaan proses bisnis dan penyesuaian tarif pemanfaatan BMN dengan mengedepankan prinsip keadilan. Misalnya, kegiatan Pemanfaatan BMN berupa pinjam pakai dapat diakselerasi melalui penyederhanaan proses serah terima objek yang mendahului persetujuan pengelola BMN, serta kegiatan sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur dapat diberikan penyesuaian tarif atau disediakan mekanisme terkait hal
tersebut.
“Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas I dan II serta PT Pegadaian telah menghasilkan pokok lelang senilai Rp 354,71 miliar,” ungkap Dhaniarto.
Ia juga menjelaskan bahwa Kanwil DJKN Suluttenggomalut turut membantu meningkatkan perekonomian melalui kegiatan pekan lelang properti yang bekerja sama dengan himpunan bank milik negara serta kedai lelang usaha mikro, kecil, dan menengah guna mengoptimalisasi sektor lelang sukarela dengan objek lelang produk-produk UMKM.
Adapun realisasi penurunan nilai outstanding piutang negara, kata Dhaniarto telah mencapai Rp 1,16 miliar pada semester I tahun 2021. Sementara untuk progres program keringanan utang yang merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat dan para pelaku UMKM, sampai dengan kuartal II tahun 2021, terdapat 23 debitur yang telah melunasi utangnya dengan total keringanan utang yang diberikan sebesar Rp704,64 juta dari total utang Rp964,60 juta.
“Bagi para debitur yang ingin memanfaatkan program keringanan utang, sampai dengan bulan September 2021, akan mendapatkan keuntungan berupa potongan sisa utang bunga, denda, dan biaya lainnya senilai 100 persen, potongan sisa pokok utang senilai 35 persen – 60 persen, dan tambahan potongan keringanan pokok senilai 30 persen,” pungkas Dhaniarto.(71)
Komentar