oleh

PPKM Kembali Diperpanjang, MJP: Pemerintah Sulut Harus Sampaikan Capaian Sebelumnya

METRO, Manado- Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Sulawesi Utara diperpanjang hingga 16 Agustus 2021.

Kebijakan itu mendapat tanggapan anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut itu menyebut pada prinsipnya ia sepakat dilaksanakannya PPKM.

Tetapi pemerintah harus memberikan penjelasan juga kepada publik terkait dengan penerapan PPKM berdasarkan kriteria level assessment Covid-19 di masing-masing kabupaten dan kota.

Misalkan, dilanjutkannya penerapan PPKM angka kasus positif Covid-19 apakah mengalami tren penurunan, situasi ekonomi publik apakah tidak ada masalah, dan target bantuan sosial untuk menanggulangi persoalan perekonomian masyarakat hari ini itu sejauh mana?

“Nah, itu harus dijabarkan secara eksplisit oleh pemerintah daerah dan lebih teknis lagi oleh masing-masing perangkat daerah yang ada,” katanya saat diwaaancara di ruang kerjanya di Kantor DPRD Sulut, Senin (2/8/2021).

Sehingga publik juga bisa diberikan penjelasan dan edukasi bahwasanya penerapan PPKM ini untuk kemaslahatan masyarakat untuk keamanan dan kesehatan publik.

“Ini yang harus dijamin. Sehingga pemerintah tidak serta merta hanya pada persoalan surat menyurat atau edaran kepada publik. Tetapi lebih pada untuk mengedukasi masyarakat memberikan pencerahan kepada publik terget pemerintah begini,” ujar Melky.

Dia menambahkan, hal-hal ini yang harus dijelaskan ke publik. Coba lihat diberbagai sosial media, sekarang berkembang, PPKM membawa kesulitan bagi masyarakat, PPKM lebih membawa hal yang tidak produktif bagi para pekerja-pekerja serabutan.

“Sementara kasus positif covid masih terus bertambah, ini yang harus diberikan penjelasan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat kita, agar masyarakat tenang dan mereka patuh dan disiplin menjalankan PPKm ini,” ssbut dia.

Begitu juga fungsi penegakan terhadap pelanggar PPKM, kata dia, ini yang harus diberi nilai atau bobot sangat penting

“Sehingga pemerintah ketika menerapkan ini, ada aplikasi di lapangan, yang didapati yang tidak sesuai ketentuan harus dijerat dengan tegas. Kalau itu dijalankan dengan baik berarti asumsi kita kasus covid itu dapat ditekan. Sehingga publik tahu, publik juga bisa tenang dengan kondisi pandemi hari ini dengan penerapan PPKM,” kata Melky.(37)

Komentar