oleh

Pembangunan Infrastruktur Hanya Rp146 M di Tahun 2022

Raski Ingatkan Ancaman Kekecewaan Publik Pada Pemerintahan Olly-Steven

METRO, Manado- Anggota Badan Anggaran (Banggar), Raski Mokodompit angkat bicara soal rencana anggaran pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2022.

Hal ini diungkapkan Raksi pada pembahasan KUA-PPAS APBD 2022 yang digelar Banggar bersam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Senin (18/10/2021) siang.

Pasalnya, dari anggaran Rp4 triliun lebih di tahun depan, untuk Dinas PUPR hanya disediakan sebesar Rp146 miliar. Padahal, kata Raski Sulut membutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai pada tahun depan.
“Anggaran Rp146 miliar ini adalah yang terkecil sepanjang Dinas PUPR ada,” katanya.

Raski mencontohkan pembangunan irigasi di Bolmong Raya yang sangat penting, yang harus dikerjakan Dinas PUPR. Belum lagi sumber daya air, jalan-jalan dan sebagainya.

“Yang jadi sorotan publik nantinya bukan Raski Mokodompit, tapi pemerintahan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw. Anggaran Ro146 miliar ini terlalu kecil untuk membangun infrastruktur yang hebat. Ini sangat mengecewakan,” ungkap dia lagi.

Politisi Partai Golkar ini berharap, tak hanya Dinas PUPR yang harus mendapatkan tambahan anggaran. Tapi juga Dinas Pertanahan dan Pemukiman agar pembangunan infrastrukutur bisa nampak dan dinikmati masyarakat.

“Mohon ini jadi bahan pertimbangan TAPD,” tutup Raski.
Selain Raski, anggota Banggar Cindy Wurangian juga mengingatkan kembali kepada Pemerintah Propinsi (Pemprop) Sulut soal pembangunan KEK Bitung dan KEK Pariwisata Likupang.

“Jangan sampai tidak disediakan anggaran untuk KEK Bitung dan KEK Pariwisata Likupang yang sudah cukup lama kita nantikan bersama-sama,” kata Cindy.(37)

Komentar