METRO, Amurang- Kasus Sambo yang memberikan tamparan keras bagi institusi Polri, harus dijadikan contoh bagi seluruh lembaga pemerintahan termasuk pemerintah daerah. Sebab kasus tersebut memberikan dampak bukan saja pada institusi tapi juga menyeret tidak sedikit anggota Polri pada ranah pidana maupun sanksi internal.
“Kita dapat melihat secara gamblang bagaimana kasus Sambo telah menyeret keterlibatan anggota Polri sehingga harus berakhir pada kasus pidana maupun pemecatan. Ini terjadi lantaran mereka melaksanakan pemerintah pimpinan meski mereka mengetahui melanggar hukum,” papar tokoh masyarakat Minsel Jantje Durandt, Rabu (02/11).
Lanjut dia menjelaskan pelajaran yang harus ditarik adalah tidak semua perintah atasan harus dilakukan. Bila melanggar hukum, jangan dipaksakan sebab tidak satupun orang kebal akang hukum. Karenanya Aparatur Sipil Negara (ASN) harus paham aturan agar tidak terjebak perintah pimpinan yang dapat menjerumuskan ke masalah hukum.
“Saya ambil contoh pada pelaksanakan proyek fisik. Bila ada ketidaksesuaian aturan jangan diproses lebih lanjut meski ada perintah pimpinan. Harus berani berkata, sebab seringkali bawahan menjadi korban karena menjalankan perintah atasan yang langgar hukum,” bebernya.
Dia menyorot pada pemerintahan sebelumnya tidak sedikit pejabat eselon II maupun III yang harus meringkuk dibalik jeruji karena terjerat kasus korupsi. “Bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi lantaran menjalankan perintah atas yang diproses meski diketahui ada pelanggaran hukum,” jelas Durandt.
“Lebih jauh dia juga menghimbau pimpinan di dalam institusi Pemkab Minsel tidak mengeluarkan perintah yang dapat menjebak bawahan masuk dalam perangkap hukum. Kasihan karena mereka dapat kehilangan pekerjaan maupun kebebasan. Tetap berjalan pada koridor hukum,” tuturnya.(vtr/kg)
Komentar