30 Persen Sertifikat Tanah di Manado Belum Validasi Fisik, Wowiling: Rawan Overlapping

METRO, Manado- Plotting jadi solusi untuk mencegah munculnya sertifikat ganda kepemilikan lahan. Plotting adalah proses validasi sertifikat tanah dengan teknologi GPS.

Demikian dikatakan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Manado, Alexander Wowiling, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Selasa (14/3) sore.

Dijelaskan Wowiling, masalah sertifikat ganda bisa terjadi dalam banyak kasus, contohnya jika pemilik lahan tinggal di luar daerah atau luar negeri dan meninggalkan lahannya tanpa penjagaan.

“Apalagi program PTSL persyaratannya minim sekali. Keterangan kepemilikan dari pemerintah setempat saja sudah bisa dijadikan alat bukti. Setelah terbit sertifikat, tiba-tiba muncul pemilik sertifikat dari tahun 80an atau 90an di lahan yang sama,” ungkapnya.

Wowiling mengakui, berdasarkan data validasi sertifikat di Kantah Manado, masih ada sekitar 30 persen sertifikat tanah yang belum tervalidasi.

“Di 30 persen inilah ada peluang untuk overlapping sertifikat,” kata Wowiling.

Menurutnya, sertifikat yang diterbitkan di bawah tahun 2013 rata-rata belum tervalidasi. “Kami sudah beberapa kali mengingatkan bahwa sertifikat di bawah 2013 itu masih manual, belum tersinkronisasi dengan sistem komputerisasi BPN,” ungkap Wowiling.

Setelah tahun 2013, menurut dia semua penerbitan sertifikat sudah masuk ke sistem komputerisasi kantor pertanahan(KKP). “Sehingga bidang tanahnya sudah masuk di geo KKP dan sudah bisa diakses,” ucap Wowiling.

Ia mengatakan, masih banyak masyarakat yang tidak acuh dengan program validasi sertifikat dengan berbagai alasan. Kebanyakan yang melakukan validasi karena keperluan untuk menjaminkan sertifikat, diwariskan atau dialihkan.

“Aturannya tidak boleh melakukan transaksi apapun atas sertifikat tanah yang belum divalidasi,” terang Wowiling.

Ia menambahkan, BPN selalu menghimbau kepada masyarakat yang memiliki sertifikat tanah di bawah tahun 2013, agar mau datang ke kantor pertanahan terdekat untuk melakukan validasi.

“Kami sediakan loket khusus dan gratis. Ini untuk mengurangi potensi terjadinya sertifikat ganda, sehingga target Kementerian ATR agar semua bidang tanah di Indonesia masuk dalam satu sistem, dapat terwujud,” pungkas Wowiling.(71)

Komentar