Serapan Belanja APBN Sulut Rendah, Akhir Semester I di Bawah 50%

METRO, Manado- Serapan belanja APBN Regional Sulawesi Utara masih rendah. Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Utara mencatat, hingga akhir semester I 2023  masih di bawah 50 persen.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulawesi Utara, Nikodemus Sigit Rahardjo mengatakan, hingga akhir Mei realisasi belanja mencapai 35,15 persen dari pagu, dengan nilai sebesar Rp 7,74 triliun. Belanja APBN mengalami kontraksi sebesar 1,16 persen secara year on year dari periode yang sama di tahun 2022.

“Penurunan ini disebabkan oleh turunnya realisasi TKD karena beberapa komponen TKD yang belum terjadwal direalisasikan, dan masih menunggu penyampaian persyaratan saldo dari pemerintah daerah,” ujar Sigit, pada kegiatan Bacirita APBN ALCo Regional Sulut, Selasa (27/6) siang.

Sigit menjelaskan, dana transfer ke daerah (TKD), belanja pegawai dan belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. “Sampai dengan akhir Mei 2023 ini, berdasarkan pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara tercatat defisit sebesar Rp 5,74 triliun,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, dana transfer ke daerah mengalami penurunan realisasi sebesar 37 persen, dengan realisasi dana transfer sebesar Rp 4,83 triliun, dari jumlah total sekitar Rp 11 triliun.

“Apabila kita lihat ada realisasi yang tidak sebesar tahun lalu, misalnya DAK fisik, karena belum ada realisasi dari Pemda dengan berbagai alasan seperti dokumen belum lengkap kemudian belum ada tender,” ungkap Ratih.

Menurutnya, hingga akhir Mei realisasi belanja pegawai mencapai 39,02 persen, belanja barang 31,42 persen dari total pagu. Sedangkan untuk belanja modal telah terealisasikan sebesar 20,99 persen.

Sementara untuk TKD, sampai dengan akhir Mei, telah disalurkan sebesar Rp 4,83 triliun atau 37,47 persen dari pagu.

Dari angka tersebut, lanjut Ratih DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan nilai mencapi Rp 3,55 triliun, disusul DAK non fisik Rp 665,72 miliar.

“Belanja barang dan belanja modal yang perlu mendapat perhatian karena saat ini sudah masuk akhir semester I atau akhir triwulan II, sementara capaiannya kurang dari 50 persen, masih kurang setengah dari realisasi yang direncanakan pada awal tahun,” pungkasnya.(71)

Komentar