METRO, Airmadidi – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Utara, Novly G. Wowiling, memaparkan mengenai kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk program mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Ayana Midplaza Jakarta, Kamis (31/08/2023).
Dalam paparannya Sekda memfokuskan pada usulan pendanaan untuk rencana aksi perubahan iklim yang akan mendukung kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang. Sekda Wowiling menyoroti khususnya rencana aksi perubahan iklim yang akan mendukung revitalisasi 4000 hektar hutan mangrove, yang akan diubah menjadi destinasi ekowisata. Upaya serupa telah berhasil dilaksanakan sebelumnya di Desa Wisata Budo, Wori, yang telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Lanjutnya rencana pembangunan pariwisata berbasis mangrove ini direncanakan akan diimplementasikan sepanjang pesisir Pulau Bangka, meliputi Desa Lihunu, Desa Kahuku, dan Desa Libas di Likupang. Konsep yang diusung adalah ekowisata sebagai bentuk pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Wowiling menjelaskan bahwa rencana ini sejalan dengan detail tata ruang wilayah Likupang Timur, yang menekankan pada pengembangan sektor pariwisata, sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara dalam visi misi mereka.
Dalam pertemuan tersebut, hanya lima daerah yang diberi kesempatan untuk menyampaikan pemaparan mengenai kebutuhan pendanaan mereka, yaitu DKI Jakarta, Kota Medan, Kota Pontianak, Kota Tangerang, dan Kabupaten Minahasa Utara.
Pemaparan Sekda Wowiling merupakan tindak lanjut dari presentasi Bupati Minahasa Utara, Joune J.E. Ganda, dalam acara Global Covenant Of Mayors for Climate and Energy (GCoM) South East Asia pada Rabu, 30 Agustus 2023. Presentasi tersebut berkaitan dengan pentingnya kolaborasi antar stakeholder, kerjasama dengan kementerian terkait, dan dukungan internasional melalui pendanaan alternatif sebagai kunci kesuksesan rencana aksi perubahan iklim di Minahasa Utara.
Selain Sekda Wowiling, hadir pula dalam acara tersebut beberapa tokoh penting, seperti Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Agus Rusly, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri Haryanto, serta Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Antonius Hari.(RAR)
Komentar