KORAN-METRO.COM – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin W. Lotulung (JG-WKL) bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Utara memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan membuka pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Kantor Bupati.
Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Bupati Joune dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara Ronald Lumbuun. Dalam MoU itu disepakati kemitraan dan mendekatkan pelayanan serta memberi manfaat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara.
“Pelayanan mulai dilaksanakan Selasa (10/09/2024) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Bupati Minahasa Utara dan akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai,” ungkap Bupati Joune Ganda.
Dijelaskan Bupati, masyarakat Minahasa Utara yang memerlukan pelayanan dapat langsung ke MPP Kabupaten Minahasa Utara. Pelayanan hukum yang diberikan Kemenkumham meliputi, pelayanan pendaftaran konsultasi, pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, pelayanan pendaftaran perseroan perorangan, pelayanan pendaftaran kewarganegaraan.
Pelayanan konsultasi jaminan fidusia, pelayanan pengembalian sumpah/janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pelayanan konsultasi badan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi serta pelayanan kenotariatan.(RAR)
Komentar