KORANMETRO.COM- Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) bersama-sama mendorong percepatan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Minahasa.
Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy Tendean, mengatakan upaya tersebut guna memperkuat perlindungan bagi pekerja serta mencegah munculnya kelompok masyarakat miskin ekstrem baru.
“Penting bagi kita mendorong peningkatan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan melalui strategi kebijakan yang tepat,” kata Noudy, saat membuka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Auditorium Kantor Bupati Minahasa.
Menurut Tendean, sejumlah tantangan dalam pencapaian universal coverage Jamsosnaker, antara lain terkait dengan belum optimalnya dukungan regulasi, keterbatasan anggaran daerah, dan minimnya kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Selain itu, dia menilai kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan juga masih rendah.
“Kami juga mendorong agar data BPJS Ketenagakerjaan dapat terintegrasi dengan sistem administrasi desa untuk mempercepat verifikasi kepesertaan, sekaligus meningkatkan akurasi dan efisiensi layanan,” jelas Noudy.
Sementara itu, Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Tondano, Merry Taroreh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah turut membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui program Jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian.
“Ketika terjadi risiko kecelakaan kerja ataupun kematian pada pencari nafkah atau tulang punggung keluarga minimal ahli waris yaitu istri ataupun anak masih mendapatkan uang santunan dari BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dipakai untuk bertahan hidup maupun untuk modal usaha,” kata Merry.(reg)
Komentar