oleh

DAK Rp 11 Miliar Lolos dari Tangan Minut

-Minut & Bitung-83 views

METRO, Airmadidi – Lantaran tender terlambat, Dana Alokasi Khusus
(DAK) sebesar Rp 11 miliar untuk proyek rehabilitasi dan peningkatan
jalan tahun 2018 ini harus lepas dari tangan Kabupaten Minahasa Utara.
DAK sebesar Rp 11 miliar itu sebenarnya telah ditata dalam APBD 2018
untuk rehabilitasi jalan Kuwil-Kaleosan-Sampiri. Warga pun menyambut
senang dengan rencana rehabilitasi dan peningkatan jalan tersebut.
Namun belakangan warga mendapat kabar kalau proyek yang sudah ditender
itu dibatalkan kembali.
Berty Dengah salah satu kontraktor pemenang pekerjaan proyek itu
membenarkan bahwa proyek itu sudah ditender dan pihaknya sebagai
pemenang.
“Kami sudah memenangkan tender itu, tapi beberapa waktu lalu saya
dapat kabar bahwa proyek jalan itu dibatalkan Pemkab Minut,” tuturnya.
Menurut Dengah, pihaknya tetap menempuh jalur hukum mengingat ada
aturan tentang hak sanggah bagi perusahaan yang kemenangan tendernya
dibatalkan.
“Membatalkan tender juga itu adalah kewenangan pemerintah, namun kami
juga punya masa sanggah pada penetapan pertama karena ada sebab
tentunya sampai dibatalkan,” papar Dengah.
Sementara itu Panglima Adat Milisi Waraney Sawangan Tonsea, Welly
Mantiri dari menyesalkan kejadian itu. Menurutnya masyarakat Sampiri
dan sekitarnya sudah nyaris terisolir karena jalan rusak parah sejak
bencana alam 15 Januari 2014 silam. “Sudah terlalu lama masyarakat
tiga desa tersebut menderita dengan keadaan jalan seperti itu. Kenapa
sudah ada lalu dibatalkan,” tukasnya.
Mantiri mengaku sangat kecewa dengan keputusan Pemkab Minut
membatalkan proyek jalan tersebut. “Ada apa di balik semua ini, sampai
proyek sarana jalan tunggal milik masyarakat tiga desa itu dibatalkan.
Apakah pemerintah sengaja menganak-tirikan mereka,” semburnya.
Kadis PU Minut Jossy Kawengian ketika dikonfirmasi mengakui proyek
tersebut dibatalkan karena bermasalah di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Ini karena ULP ada masalah. Sementara berdasarkan peraturan menteri
keuangan, proyek yang menggunakan DAK ada batasan waktu. Dimana
selambat-lambatnya per 23 Juli 2018 kontraknya harus dilaporkan ke
kementerian,” jelasnya.
Kawenginan menambahan proyek baru bisa diusulkan kembali tahun 2019
nanti. “Sekarang kembali lagi ke perencanaan. Sekarang harus lewat
aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja
Anggaran) dari Bappenas. Jadi kalau diusulkan ulang pada 2019 maka
baru dikerjakan tahun 2020,” pungkas Kadis PU.(23)