oleh

PP 12 Tahun 2018, DPRD Bisa Berhentikan dan Mengangkat Kepala Daerah

-Totabuan-48 views

Sekwan Boltim Pryamos SH,MM

METRO, Boltim- Pedoman penyusunan Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 terus diseriusi DPRD Bolaang Mongondow Timur (Boltim). 

Paling lambat tanggal 28 Oktober tahun 2018 mendatang Tatib DPRD Boltim sudah harus ditetapkan. 

Hal ini dikatakan Sekretaris DPRD Boltim Pryamos SH,MM kepada wartawan baru-baru ini. 

“Penyusunan Tatib Dewan ada banyak perubahan setelah dikeluarkan PP Nomor 12 tahun 2018. Tidak heran pembahasan sedikit alot.  Terutama Tatib yang mengatur tentang tugas pokok dan kewenangan anggota dewan,” ujarnya. 

Menariknya lagi, diutarakan Ketua DPRD Boltim Drs Marsaoleh Mamonto dan Kepala Badan Kehormatan (BK) Samsudin Dama serta anggota Abdurahman Ambarak bahwa  PP Nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Tatib Dewan di dalamnya diberikan kewenangan kepada DPRD untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Daerah/Bupati dan Walikota apabila meninggal dunia, mengundurkan diri dan hal-hal lainnya.

“Point terbilang krusial, jadi masalah ini juga harus kami koordinasikan ke Kemendagri dan MKD,” tambah Samsudin.

Penulis: Erwin Winerungan

Komentar