Bupati menyampaikan sambutan di Paripurna DPRD Minahasa
METRO, Tondano – Di tahun 2019 mendatang, sektor pendapatan di Kabupaten Minahasa diproyeksikan senilai Rp 1.333.201.938.509. Jumlah itu naik dibanding Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (ABPB-P) tahun 2018 yang hanya Rp 1.276.760.599.479.
“Proyeksi kenaikan itu telah kami tata dalam Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2019,” tukas Bupati Minahasa Royke O Roring (ROR) ketika membawakan sambutan dalam Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa terkait pengajuan RAPBD 2019, Rabu (21/11/2018).
Dijelaskan Bupati sektor pendapatan itu berasal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak dan Restribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta lainnya yang sah.
Oleh karena itu kepada setiap pengelolah PAD dimina untuk membarenginya dengan bekerja keras. Terlebih dalam meningkatkan intensitasnya dalam mengelolah dan menggali sumber daya.
Sedangkan untuk sektor belanja diproyeksi sebesar Rp 1.392.762.279.726 yang terdiri dari secara langsung dan tidak langsung. Dimana untuk belanja tak langsung sekitar Rp 897 Miliar dan langsung Rp 505.240.166.642.
“Belanja tidak langsung diantaranya terdiri dari belanja pegawai Rp 556.684.635.584, Hibah Rp 24.193.800.000 dan Bantuan Sosial 12.200.000.000 serta lainnya,” jelas Roring.
Bupati menjelaskan juga bahwa antara proyeksi pendapatan dan belanja terdapat defisit yang akan diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Diantara jumlah itu diberikan pula porsi cukup besar bagi kebutuhan rakyat Minahasa yang dianggarkan dalam pos belanja publik. Seperti halnya Dana Duka sebesar Rp 11 Miliar, BPJS Kesehatan kelas III Rp 35 Miliar, Rp 7 Miliar untuk beasiswa pendidikan, BPJS Tenaga Kerja Rp 3 Miliar serta Dana Kelurahan Rp 19.687.934.000.
“Pengajuan RAPBD merupakan agenda tahunan yang memiliki makna strategis. Karena didalamnya terdapat program kerja Bupati dan Wakil Bupati dengan sasaran mewujudkan Visi Misi,” ungkap Bupati dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Minahasa James Rawung.
Namun tentunya dikatakan Bupati jika pihaknya tetap memperhatikan soal sinergitas antara pemeritah pusat dan provinsi.
“Prinsip Good n Clean Governance tetap akan dipertahankan sehingga setiap kegiatan ada tolak ukur dan indikator kinerjanua. Kami pun optimis mempertahankan WTP dengan melakukan perbaikan beberapa aspek pengelolaan keuangan daerah, keadilan, transparansi dan akuntabilitas keuangan yang pro rakyat,” jelas Roring yang didampingi Wakil Bupati Robby Dondokambey (RD).
Tujuan semua itu menurutnya adalah menuju Minahasa semakin Hebat kedepan. Sehingga seluruh Kepala SKPD dan unit kerja diminta memberi perhatian khusus dalam proses pembahasan bersama DPRD.
Hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jeffry Korengkeng dan jajaran Pemkab serta Forkompinda Minahasa.(cel)
