Perempuan-perempuan Sulut Desak RUU PKS Disahkan

Para aktifis dan pemerhati perempuan berfoto bersama usai diskusi RUU PKS

METRO, Manado – Dalam rangkaian 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP), LSM Swara Parangpuan Sulut bersama dengan Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (Peruati), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado menggelar diskusi publik, Senin (10/12/2018).

Bertempat di kantor perwakilan DPD RI, diskusi yang membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menghadirkan tiga pembicara, yakni Ketua BPN Peruati Pdt Ruth Ketsia Wangkai, akademisi IAIN Manado, Wakil Dekan FUAD IAIN Manado DR Musdalifah Dachrud dan praktisi hukum/pengacara, Jimmy Sofyan Yosadi SH.

Ketua BPN Peruati, Pdt Ruth Ketsia Wangkai MTh memaparkan perspektif serta sikap organisasinya terhadap RUU PKS tersebut.

Baca Juga :  Curi Handphone, Pria Kombos Mengaku Butuh Uang

Ia mengatakan, Peruati sepakat bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan melanggar martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi gender yang menyasar pada tubuh dan seksualitas seseorang, yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politik dan atau sosial korban.

“Kekerasan seksual adalah tindakan kejahatan yang merusak gambar Allah. Oleh karena itu kekerasan seksual adalah dosa,” tegas dia.

Ia atas nama Peruati juga memandang bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah bagian dari bentuk tanggungjawab dan pemenuhan tanggungjawab negara bagi setiap warga negara untuk bebas dari ancaman dan kekerasan, khususnya kekerasan seksual. 

“Oleh karena itu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat mendesak untuk dibahas dan disahkan. Karena kami memandang urgensi pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai salah satu bentuk kebepihakan negara kepada korban kekerasan seksual,” tegas Pdt Ruth lagi.

Baca Juga :  Usulu Pensiun, Walikota Manado Segera Tunjuk Plt Asisten 2

Ia menyatakan, dengan hadirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual maka ada payung hukum yang akan mendekatkan akses keadilan, jaminan perlindungan, dan ketidakberulangan bagi korban.

“Sebagai isu publik, narasi pengalaman korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak, yang selama ini masih dibisukan dan didomestikasi, perlu disuarakan kembali,” tandas Pdt Ruth sembari menambahkan bahwa Peruati juga menyerukan kepada seluruh Badan Pengurus dan anggota yang tersebar di 16 Propinsi untuk bergerak bersama menyosialisasikan substansi RUU PKS.

“Peruati akan turut mengawal dan mendesak agar DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” pungkas dia.

Baca Juga :  21 Penghargaan Bergengsi Diraih Kota Manado Sepanjang 2018

Sementara politisi perempuan dr Ivonne Bentelu yang juga hadir dalam acara diskusi tersebut menyatakan dukungannya agar RUU PKS bisa segera ditetapkan. 

Sayangnya mantan anggota DPRD Sulut dua periode tersebut menyayangkan lamanya RUU PKS ini disahkan DPR RI. Karena kata mantan Ketua Badan Kehormatan itu, suasana politik saat ini yang ‘menghargai’ urgensi bisa dimanfaatkan untuk bergerak mendesak DPR mensahkan RUU ini.

“Dengan pergerakan bersama, kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan jangan hanya berhenti di sini. Harus terus bergerak. Gerakan ini jangan berhenti di sini,” tandas Bentelu pada acara diskusi yang dihadiri kurang lebih 50 orang aktifis dan pemerhati perempuan dan anak. (YSL)

Bagikan sekarang...

Berita Terbaru