Bara: Tak Perlu Perda Untuk Tertibkan Pertambangan Liar

Anggota Komisi VII DPR RI, Bara Hasibuan saat melakukan peninjauan di lokasi pertambangan Bakan, Lolayan, Bolmong, Sabtu (2/3/2019).

METRO, Manado– Anggota Komisi VII bidang Energi dan Pertambangan Mineral, Bara Hasibuan Walewangko menegaskan bahwa untuk menertibkan pertambangan tanpa izin (PETI) atau pertambangan liar tidak membutuhkan Peraturan Daerah (Perda) lagi.

Karena menurut wakil rakyat Sulawesi Utara (Sulut) di Senayan ini, undang-undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) dan regulasi-regulasi lainnya sudah cukup untuk melakukan tindakan hukum bagi aktifitas PETI. 

“Jelas-jelas kegiatan seperti ini harus ada izin, dengan harus memenuhi aspek-aspek keselamatan, kesehatan lingkungan hidup,” ujar Bara kepada wartawan, Minggu (3/3/2019).

Meski demikian, politisi PAN itu mengakui ada banyak pertimbangan dalam penertiban PETI.

Baca Juga :  Puluhan Ribu Pekerja Sosial Keagamaan Dilindungi Jaminan Sosial

“Apalagi jika aktifitas pertambangan tanpa izin adalah sumber penghasilan bagi masyarakat penambang. Makanya dalam sistem, kita mengenal istilah tambang rakyat. Belum lagi pertimbangan bahwa aktifitas ini pasti ada backing-an investor atau yang membeli hasil tambang,” beber Bara.

Ia pun meminta pemerintah harus  memfasilitasi agar ada izin bagi pertambangan rakyat dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan dan lingkungan.

“Jangan sampai pemerintah hanya fokus menertibkan perusahaan pertambangan yang menyalahi izin, dan mengabaikan pertambangan-pertambangan tanpa izin sama sekali,” tegas Bara lagi.

Selain itu, Bara menyorot soal aktifitas pertambangan liar di wilayah perusahaan pertambangan yang memiliki izin kontrak karya.

Baca Juga :  APBD Mitra 2019, FPG Siap Maksimalkan Anggaran untuk Rakyat

“Saya menyadari bahwa rakyat bisa menikmati hasil mineral dari daerah tempat tinggal mereka, tapi izin harus ada untuk antisipasi soal keselamatan yang bisa mengancam pekerja tambang. Apalagi peristiwa tertimbunnya para pekerja tambang liar di area PT JRBM (J Recources Bolaang Mongondouw, bukan yang pertama kali.

Sebelumnya, tahun lalu sudah pernah ada peristiwa yang sama. Sejumlah penambang tertimbun di area yang berdekatan dengan lokasi tertimbunnya puluhan penambang di wilayah konsesi PT JRBM ini,” terang Bara.

Ia pun berjanji akan membawa masalah ini ke DPR RI untuk dibahas dengan Kementerian ESDM dan pihak-pihak terkait lainnya.

Baca Juga :  Kawal Hak Pekerja, Kemnaker Rapat Khusus di Sulut

“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban saya sebagai wakil rakyat Sulut, yang kebetulan membidangi masalah-masalah pertambangan, hal ini akan saya bawa untuk dibahas dan diperjuangkan agar ada penertiban terhadap pertambangan-pertambangan tanpa izin, supaya tidak akan ada korban-korban yang jatuh lagi karena aktifitas seperti ini,” tukas politisi yang dikenal aktif dan kritis memperjuangkan aspirasi rakyat Sulut di Senayan ini. 

Bara sendiri, pada Sabtu (2/3/2019) mengunjungi lokasi pertambangan tempat dimana puluhan penambang rakyat tertimbun. Ia berkoordinasi dengan Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Pemkab Bolmong, Pemkot Kota Kotamobagu, BPBD, BLH dan TNI/Polri serta PT JRBM. (YSL)

Bagikan sekarang...

Berita Terbaru