oleh

Azhar: Tidak Masuk Akal Pemkab Membangun di Lahan tak Jelas

Azhar.

 

 

 


METRO, Airmadidi – Polemik soal usulan anggaran Rp30 Miliar dalam APBD Perubahan 2019 Minahasa Utata untuk ganti rugi lahan makin disorot masyarakat. Kali ini Azhar, anggota dewan Minut terpilih periode 2019-2024 dari Partai Bulan Bintang (PBB), justru mempertanyakan keabsahan pembangunan oleh Pemkab Minut selama ini.

“Ini tidak masuk di akal, bagaimana mungkin pemerintah membangun kantor milik pemda di lahan yang selama ini tak jelas status kepemilikan. Apalagi menggunakan anggaran APBD. Pemda Minut harus bertanggungjawab karena sudah membangun, bangunan kantor SKPD dilahan yang statusnya belum jelas. Termasuk juga bupati Vonnie Panambunan, karena sebagian bangunan kantor dibagun saat ibu Vonnie sebagai bupati pada periode pertama,” tukas Azhar, Selasa (27/08/2019).


Menurutnya harusnya dokumen kepemilikan terhadap lahan yang akan ditransaksi itu yang diperjelas dulu. Setelah semuanya jelas bersama bukti baru dilanjutkan dengan menghadirkan tim appraisal.

“Harusnya telusuri dulu status lahan ini. Kalau sudah jelas dengan bukti dokumen baru tim appraisal menilainya,” ungkap Azhar.

Lanjutnya, ploting anggaran Rp 30 M di APBD Perubahan patut dipertanyakan karena tidak menutup kemungkinan justru hak-hak rakyat yang lain justru terpangkas.
“Siapa yang menjamin kalau ada hak-hak warga Minut yang terpangkas lewat ploting anggaran Rp 30 Miliar tersebut. Apalagi dari usulan perubahan sebesar Rp 68 miliar, berarti setengahnya akan tersedot untuk ganti rugi lahan itu.

Jadi tolong, para pemangku kebijakan yang sedang mengemban amanah rakyat saat ini untuk mempertimbangkan ulang soal ini,” tukas Azhar.(RAR)