oleh

DPRD Usul Ganti Rugi Lahan yang Sudah Jelas

Stendy Rondonuwu.

 

 

 

METRO, Airmadidi – Di tengah polemik penganggaran ganti rugi lahan sebesar Rp 30 miliar hingga belum diketuknya APBD Perubahan 2019. Legislator berpendapat ganti rugi tersebut dapat dianggarkan khusunya lahan yang sudah jelas statusnya dan tidak bermasalah.

“APBD perubahan ini bukan hanya ganti rugi lahan. Masih banyak kepentingan masyarakat dalam APBD perubahan ini. Sebenarnya ganti rugi ini bisa dianggarkan khususnya lahan yang jelas statusnya dan tidak bermasalah. Kan dari yang digugat itu mungkin saja tidak semua bermasalah,” ungkap Ketua Komisi I Stendy Rondonuwu.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPRD Minut Berty Kapojos SSos. “Kami berpendapat seperti itu tetapi apa eksekutif mau seperti itu. Eksekutif mau Rp 30 miliar itu dianggarkan untuk pembebasan lahan. Semua tergantung eksekutif,” tukas Kapojos.

Sementara Sekda Ir Jemmy Kuhu MA ketika dikonfirmasi mengakui APBD Perubahan tinggal tergantung hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sulut terkait masalah lahan Pemkab Minut. “Kita tinggal menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi. Kan masih ada waktu. Kita menghormati masukkan dalam pembahasan,” tutur Sekda.

Diakuinya usulan anggaran Rp 30 miliar untuk ganti rugi lahan tidak mutlak besarannya. “Kita belum tahu besarannya Rp 30 miliar atau Rp 15 miliar kan nanti ada appraisal,” ungkap Kuhu.

Ketika ditanya soal empat kali Pemkab Minut meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK ternyata masih mengoleksi masalah aset khusunya lahan. Sekda enggan menanggapinya.(RAR)