William S Luntungan.
METRO, Airmadidi – Pihak legislatif dan eksekutif Minahasa Utara
diingatkan agar dalam pembahasan APBD 2020, untuk lebih berpihak pada
kepentingan rakyat. Untuk itu Aktifis Minahasa Utara William S
Luntungan berharap agar penegak hukum ikut mengawaasi pembahasan APBD 2020 nanti.
Luntungan mengungkapkan, menurut informasi minggu ini akan dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA-PPAS) Minut 2020. “Operasi Tangkap Tangan Desember 2015 lalu merupakan bukti adanya oknum-oknum yang bermain-main dalam pembahasan anggaran, tukas Luntungan Minggu (17/11/2019).
Menurutnya warga Minut tidak bisa lupa tentang hal itu. “Bisa
saja kejadian serupa kembali terjadi karena saya pribadi masih sangsi
penghuni gedung Tumetenden sudah bersih dari bargaining-bargaining
antara eksekutif dan legislatif. Kami berharap agar APBD Minut 2020
nanti lebih memihak rakyat jangan cuma kepentingan segelintir orang
ataupun kelompok,” tandas Luntungan.
Menjelang Pilkada tahun depan, kata Luntungan mungkin saja ada anggaran-anggaran siluman seperti anggaran lem aibon dan pulpen di APBD DKI Jakarta tapi dalam skala kecil yang tiba-tiba masuk dalam APBD. “Kami siap membantu pihak Kejaksaan dan Kepolisian supaya APBD 2020 nanti betul-betul memprioritaskan kepentingan warga Minut bukan cuma hasil kongkalikong,” ketus Luntungan seraya berharap agar Pemkab dan DPRD Minut mengurangi anggaran perjalanan keluar daerah sebagimana peryataan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu.
Mengutip Menteri Keuangan Sri Mulyani, pun biasanya hanya tersisa
sekitar 30 persen anggaran buat rakyat. “Miliaran rupiah terkuras
untuk perjalanan dinas di APBD Perubahan 2019 ini. Bukan tidak mungkin puluhan milyar perjalanan dinas juga mereka anggarkan di APBD tahun depan,” tegasnya.
Menurut Luntungan lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk
tunjangan lansia, menaikkan honor THL, Pemerintah Desa, anggaran untuk
atlit/murid berprestasi yang sudah mengharumkan nama Minut dan hal-hal yang pro rakyat lainnya.
“Ibu Kajari dengan Ibu Kapolres kalo ada Eksekutif dan Legislatif yang
kedapatan mo coba-coba ba nakal dengan uang rakyat dalam pembahasan langsung loku jo. Torang warga Minut pasti dukung,” tegas Luntungan.
Menurutnya ditahannya beberapa kepala SKPD karena masalah
hukum merupakan bukti bahwa ada yang salah dengan sistem Pemerintahan di Minut baik yang lama maupun saat ini.(RAR)
