Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Covid-19

BAGI Ke :

METRO, Manado- Dampak penyebaran Covid-19 telah mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memfasilitasi masyarakat dengan memberikan fasilitas pajak penghasilan sebagai salah satu dukungan untuk menangani dampak Covid-19.

Dari data yang diperoleh METRO, diketahui bahwa lima jenis kegiatan yang bisa mendapatkan fasilitas pajak penghasilan yaitu, produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19, penugasan di bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19, penyediaan harta untuk digunakan dalam penanganan Covid-19, serta pembelian kembali saham di bursa efek.

Produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yaitu wajib pajak (WP) dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan, antiseptic hand sanitizer, dan disinfektan dapat menerima tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari biaya produksi yang dikeluarkan.

“Alat kesehatan yang dimaksud meliputi masker bedah dan respirator jenis N95, pakaian pelindung diri, sarung tangan bedah, sarung tangan pemeriksaan, ventilator, dan reagen diagnostic test untuk Covid-19,” ujar Plt. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Hisbullah, dalam rilis tertulis yang diterima METRO, Senin (29/06) kemarin.

Baca Juga :  DJP Ubah Tugas dan Fungsi KPP Pratama

Adapun sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19, menurut Hisbullah yaitu WP yang memberikan donasi atau sumbangan dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 dapat memperhitungkan donasi atau sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto. “Sumbangan yang dapat diperhitungkan adalah sumbangan dalam bentuk uang, barang, jasa, atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi, yang diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, atau lembaga lain yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan,” ungkapnya.

Penugasan di bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19, kata Hisbullah yaitu tenaga kesehatan serta tenaga pendukung kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan mendapatkan honorarium atau imbalan lain dari pemerintah dapat menerima penghasilan tambahan tersebut secara penuh karena dikenai pajak penghasilan dengan tarif 0 persen.”Tenaga kesehatan yang dimaksud termasuk dokter dan perawat, sedangkan tenaga pendukung kesehatan antara lain asisten tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, tenaga pengemudi ambulans, tenaga administrasi, tenaga pemulasaran jenazah, serta mahasiswa di bidang kesehatan yang diperbantukan di fasilitas pelayanan kesehatan,” katanya.

Baca Juga :  Sisa Lebih Pada Dana Abadi Pendidikan Dikecualikan Dari PPh

Dijelaskan Hisbullah, penyediaan harta untuk digunakan dalam penanganan Covid-19 yaitu WP yang menyewakan tanah, bangunan atau harta lainnya kepada pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 dan mendapatkan penghasilan sewa dari pemerintah dapat menerima penghasilan tersebut secara penuh karena dikenai pajak penghasilan dengan tarif 0 persen.

Sementara pembelian kembali saham di bursa efek, menurut Hisbullah, selain memberikan fasilitas untuk kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19, pemerintah juga memberikan fasilitas kepada emiten yang melakukan pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa dalam rangka mempertahankan stabilitas pasar saham berdasarkan kebijakan pemerintah pusat atau Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka stabilisasi pasar saham.

Baca Juga :  Pengawasan Wajib Pajak Besar Diubah, Kini Diawasi AR Waskon II

“Fasilitas yang diberikan adalah wajib pajak yang melakukan pembelian kembali saham sampai dengan 30 September 2020 dianggap tetap memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh tarif PPh badan lebih rendah,” tutur Hisbullah.

Menurutnya, seluruh fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020, dan kecuali untuk stock buyback, dapat diperpanjang apabila diperlukan misalnya apabila BNPB memperpanjang status darurat Covid-19 melebihi 30 September 2020.

“WP yang memanfaatkan fasilitas tertentu dalam Peraturan Pemerintah ini, harus menyampaikan laporan secara online kepada Direktorat Jenderal Pajak,” pungkas Hisbullah.(71)