oleh

Pembangunan Pasar Kuliner Sudah Lewat Kajian

METRO, Kotamobagu- Pembangunan Pasar Kuliner lewat dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sudah sesuai dengan kajian. Hal tersebut disampaikan Inspektur Daerah Kota Kotamobagu Rahfan Mokoginta.

“Dokumen usulan dan permintaan para pedagang untuk dibuatkan satu tempat agar mereka bisa berjualan itu lengkap. Kemudian kita melakukan kajian terkait dengan lokasi dimana mereka akan direlokasi. Pilihannya itu ada 2 yakni di Pasar Genggulang dan Eks lahan RSUD Kotamobagu,” ungkap Rahfan.

Pihaknya mengambil keputusan membangun pasar kuliner di Eks RSUD Kotamobagu, sebab di Pasar Genggulang menurutnya tidak bisa dilakukan hal tersebut dengan intervensi dana dari BTT. “Kenapa tidak bisa di Pasar Genggulang? Karena Pasar Genggulang itu tidak terkena dampak Covid-19, sebab belum beroperasi. Kalau dipaksakan justru akan menjadi keliru, sebab bangunan pasar itu memang adalah pasar umum. Lantas, yang terkena dampak adalah pedagang di jalan Kartini dan saat itu diputuskan untuk diintervensi dengan dana BTT dalam rangka pembangunan pasar kuliner tersebut adalah di eks RSUD,” tambahnya.

Rahfan bahkan mengatakan, hasil kajian yang dilakukan mereka itu ikut disetujui oleh pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Saat itu BPKP juga ikut melakukan kajian, yang notabenenya BPKP ini tidak ada kepentingan dengan kami pemerintah daerah,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kotamobagu, Sugiarto Yunus. Dikatakannya, pembangunan Kawasan Pasar Kuliner Kotamobagu, merupakan respon Pemerintah Kota Kotamobagu terhadap keluhan pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya hanya berjualan di ruas jalan Kartini. “Saat pandemi Covid-19 melanda Kotamobagu, pemerintah mengambil kebijakan melakukan pembatasan jam operasional dan penutupan aktivitas pelaku usaha termasuk para pedagang di jalan kartini. Nah, pasca penetapan status new normal, ada sekitar puluhan pedagang di ruas jalan itu, bermohon ke wali kota agar bisa difasilitasi lokasi representatif untuk mereka dapat berjualan dengan tenang dan nyaman,” ujar Sugiarto Yunus.

Diketahui sebelumnya, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Inspektorat bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), melakukan pendampingan ke Pemda, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaan serta penggunaan anggaran terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 di daerah.(62)

Komentar