Dinilai bisa berimplikasi pada pemborosan anggaran
METRO, Bitung- Pemkot Bitung berencana melelang puluhan mobil dinas yang digunakan para pejabat. Proses itu ditempuh dalam rangka penataan aset yang dikuasai. Hanya saja, rencana dimaksud berpotensi memicu pemborosan anggaran.
“Iya betul, sudah diusulkan untuk lelang,” ujar Theo Rorong selaku Kabag Umum Setda Bitung, Selasa (12/01) kemarin.
Theo lupa jumlah pasti mobil dinas yang bakal dilelang. Yang dia ingat jumlah totalnya kurang lebih 20 unit. Di dalamnya sudah termasuk mobil dinas Walikota dan Wakil Walikota Bitung, Sekretaris Kota Bitung, serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD Bitung. “Termasuk mobil saya,” ucapnya.
Theo pun menjelaskan alasan pengusulan lelang. Ia menyebut aspek pemanfaatan jadi faktor utama rencana itu. Mobil-mobil dimaksud sudah digunakan lebih dari tujuh tahun sehingga layak untuk dilelang.
“Karena sudah memenuhi syarat jadi bisa diusulkan. Kalau belum tidak mungkin kita berani. Kita berpatokan pada aturan main yang berlaku, yaitu PP (Peraturan Pemerintan) Nomor 84 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016,” terangnya.
Khusus mobil dinas Walikota dan Wakil Walikota ada alasan lain. Alasan dimaksud terkait dengan masa kepemimpinan yang akan segera berakhir. “Walikota dan Wakil Walikota baru akan segera bertugas. Dan saya sebagai Kabag Umum tentu harus melayani mereka. Nah, mobil yang akan dilelang sudah cukup lama sehingga perlu diganti dengan baru. Karena itulah yang lama perlu dihapus dulu dari daftar aset,” tuturnya.
Meski demikian, pelaksanaan lelang tersebut masih cukup jauh. Butuh proses yang panjang untuk bisa sampai ke sana. Sudah begitu, realisasinya pun tergantung persetujuan dari Kementerian Keuangan.
“Makanya tadi saya bilang usulan. Sebab yang nanti menentukan adalah DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Usulan dari kita akan mereka kaji dan lakukan penilaian. Kalaupun disetujui itu butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Contohnya mobil saya dan Pak Sekda, diusulkan dari 2019 sampai sekarang belum dilelang,” beber Theo.
Sementara itu, salah satu pemerhati pemerintahan di Kota Bitung, Petrus Rumbayan, mengkritisi rencana lelang dimaksud. Ia menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
“Dari aspek legalitas memang tidak ada masalah, tapi dari sisi kepatutan itu tidak sesuai. Sebab pelaksanaan lelang aset yang lama tentu akan berimplikasi pada pengadaan aset baru sebagai pengganti. Dengan begitu kalau mobil-mobil itu dilelang tentu Pemkot Bitung harus mengadakan mobil baru sebagai pengganti. Itu artinya anggaran daerah akan terkuras pada kegiatan yang bukan prioritas. Itu kan sama saja dengan pemborosan,” paparnya.
Petrus pun meminta rencana lelang ditinjau kembali. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung diingatkan sebagai pertimbangan. Pasalnya ia berkeyakinan APBD tahun ini masih akan fokus pada penanganan situasi tersebut.
“Apalagi pengadaan mobil dinas baru tidak tertata dalam APBD tahun ini. Jadi jangan sampai anggaran kegiatan lain yang digeser untuk pengadaan itu,” pintanya.(69)
Komentar